Dinsos Kota Batu Anggarkan Rp 4,9 Miliar untuk Tekan Kemiskinan
Kepala Dinsos Kota Batu Ririck Mashuri mengatakan pada Rabu (3/7/2025) bahwa terdapat beberapa program prioritas yang telah disalurkan seperti bantuan lansia, disabilitas, insentif veteran dan janda veteran, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Kota Batu, SJP - Upaya Pemkot Batu untuk menekan angka kemiskinan dan permasalahan sosial diaplikasikan dengan mempersiapkan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar.
Kepala Dinsos Kota Batu Ririck Mashuri mengatakan pada Rabu (3/7/2025), terdapat beberapa program prioritas yang telah disalurkan seperti bantuan lansia, disabilitas, insentif veteran dan janda veteran, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Untuk jaminan sosial terdiri dari lima program terbagi bantuan lansia bagi 261 orang yang dianggarkan Rp 1,5 milar, kemudian bantuan bagi disabilitas sebanyak 162 orang senilai Rp 972 juta," ungkapnya.
Sedangkan untuk insentif kepada 29 veteran senilai Rp 116 juta dan insentif bagi 86 janda veteran sebesar Rp 344 juta, ditambah bantuan langsung tunai (BLT) bagi 300 buruh pabrik rokok senilai Rp 1,8 miliar.
Lebih lanjut, bantuan dan jaminan sosial sendiri sebelumnya telah dianggarkan dan terealisasi sejak 1 Januari sampai 29 April 2024. Sedangkan untuk lansia telah disalurkan kepada 261 orang selama tiga bulan dengan nilai Rp 500 ribu per bulan.
"Kalau untuk disabilitas telah disalurkan selama tiga bulan dengan nilai bantuan per bulan Rp 500 ribu. Dengan penyaluran dilakukan setiap triwulan atau tiga bulan. Kemudian untuk insentif veteran sampai April sudah tersalur 27 orang dan 78 janda veteran dengan per orang menerima Rp 1 juta. Penyaluran dilakukan empat kali dalam setahun," imbuhnya.
Berbeda dengan anggaran dari DBHCHT yang sampai saat ini masih tersalurkan karena menunggu petunjuk Perwali. Namun bisanya setiap buruh pabrik akan menerima bantuan Rp 500 ribu dengan sekali pemberian.
Tak hanya itu saja, Dinsos sebelumnya juga telah menyalurkan hibah kepada lembaga sosial. Seperti LVRI senilai Rp 50 juta, Pepabri Rp 50 juta, K3S senilai Rp 30 juta dan PWRI sejumlah Rp 50 juta pada April lalu.
"Kemudian untuk bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dianggarkan Rp 6,1 miliar untuk 206 rumah dan masih terealisasi 11 unit. Sedangkan sisanya akan dilanjutkan oleh Dinas Perumahan pada perubahan anggaran untuk 195 unit. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp 30 juta,” pungkasnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
