Dapur MBG di Kota Batu Diproyeksi 14 Titik, DPRD Minta Distribusi Efektif
Distribusi makanan bergizi untuk 40 ribu siswa butuh 14 dapur di Kota Batu. Pembangunan bergantung verifikasi Badan Gizi Nasional, termasuk untuk sasaran rentan seperti ibu hamil dan balita.
KOTA BATU — Meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum resmi dijalankan di Kota Batu, pembangunan Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai digarap.
Anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi Gerindra, Agung Sugiono, menegaskan pembangunan dapur MBG harus mempertimbangkan sebaran siswa di tiap kecamatan agar distribusi berjalan efektif.
Agung menyebutkan, kebutuhan dapur MBG dihitung dari jumlah siswa sekitar 39–40 ribu. Dengan kapasitas 3.000 porsi per dapur per hari, dibutuhkan setidaknya 14 dapur.
"Di Kecamatan Junrejo, dengan jumlah siswa sekitar 8 ribu, kebutuhan dapurnya sebanyak 3 titik. Kecamatan Batu ada sekitar 24 ribu siswa, butuh 8 titik. Sementara Kecamatan Bumiaji dengan 7 ribu siswa butuh 3 titik," jelasnya.
Selain memperhitungkan jumlah siswa, jarak dapur ke sekolah juga dibatasi maksimal 3–4 kilometer agar logistik makanan tidak terkendala.
Sebagian besar pembangunan dapur MBG difasilitasi pihak swasta melalui yayasan. Sisanya dirancang oleh pemerintah daerah dengan tetap menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Beberapa titik usulan dapur mulai bermunculan. Di Bumiaji, usulan berasal dari Desa Bulukerto, Giripurno, dan Sumberbrantas. Di Junrejo, dua dapur diusulkan dari Beji dan Torongrejo.
Sementara di Kecamatan Batu, satu usulan masih berproses di Desa Sumberejo. Semua lokasi masih menunggu visitasi dari BGN untuk menentukan kelayakan pembangunan.
Jumlah kebutuhan dapur MBG diperkirakan bisa bertambah jika sasaran program diperluas untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.
"Kalau nanti sasaran diperluas, tentu jumlah dapur yang dibutuhkan juga bertambah. Visitasi dari BGN penting untuk menentukan kelayakan tapak. Kalau lolos, baru bisa dilanjutkan pembangunan," imbuhnya.
Saat ini, belum semua yayasan pelaksana melaporkan usulan pembangunan dapur ke Pemerintah Kota Batu karena proses pengajuan dilakukan langsung ke BGN.
Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah belum mengantongi data lengkap terkait titik-titik yang sedang dalam proses pengajuan pembangunan dapur MBG. (*)
Editor: Ali Wafa
What's Your Reaction?
