Bupati Jombang Resmi Buka Pelatihan 1.217 Petugas Sensus Ekonomi 2026

JOMBANG, SJP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan agenda nasional Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hal ini disampaikan oleh Bupati Jombang, Warsubi, saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang di Hotel Yusro, Jumat (29/5/2026).

Pembukaan pelatihan ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Bupati Warsubi, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni. 

Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Jombang juga hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen sepuluh tahunan untuk memotret kondisi perekonomian, khususnya di sektor non-pertanian. 

Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk satu dekade ke depan.

"Keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang," tutur Bupati Warsubi.

Bupati juga memberikan instruksi kepada para petugas sensus. Ia menekankan agar seluruh petugas menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas dengan tidak memanipulasi atau memperkirakan data di atas meja tanpa verifikasi langsung ke responden. Selain itu, ia meminta para petugas bersikap ramah dalam menghadapi masyarakat serta memanfaatkan masa pelatihan agar mahir mengoperasikan perangkat pencacahan.

Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, menambahkan bahwa SE 2026 menjadi momentum penting karena lanskap ekonomi mengalami perubahan dalam sepuluh tahun terakhir, terutama dipicu oleh digitalisasi pascapandemi serta pertumbuhan industri kreatif dan UMKM baru di Jombang.

"Data ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, bukan hanya sekadar catatan, melainkan pijakan atau kompas kebijakan. Terlebih, Kabupaten Jombang tengah menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ini menjadi sangat penting untuk intervensi kebijakan dan insentif usaha yang tepat sasaran," jelas Mouna.

Mouna juga mengingatkan para calon petugas agar bekerja sesuai prosedur dan menghindari praktik survei asal-asalan.

"Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya! Saya tidak mau ada petugas yang melakukan window dressing atau mengira-ngira data di atas meja. Datangi, masuk ke rumah responden, dan gali data berkualitas dengan mengedepankan keramahan khas Kota Santri, komunikasi yang baik, sehingga tercapai tujuan Sensus Ekonomi 2026 ini," tegasnya.

Pada kesempatan itu, BPS Jombang juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pengamanan dari Kapolres dan Komandan Distrik Militer (Dandim) Jombang guna menjamin keamanan petugas saat melakukan pendataan di kawasan sentra ekonomi maupun permukiman warga, selaras dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dijalin di tingkat pusat.

Ketua Panitia Kegiatan, Amat Alamin Wafa, dalam laporannya memaparkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pelatihan menerapkan metode pembelajaran kombinasi (hibrida) melalui Learning Management System (LMS) dan tatap muka, yang dijadwalkan berlangsung dari 29 Mei hingga 12 Juni 2026. Secara keseluruhan, pelatihan ini diikuti oleh 1.217 peserta yang terbagi ke dalam 48 kelas. Guna menjaga efektivitas belajar, pelaksanaan dibagi menjadi lima gelombang.

"Untuk gelombang pertama yang dibuka hari ini, diikuti oleh 255 peserta yang terbagi dalam 10 kelas. Kami berharap melalui pelatihan intensif ini, lahir petugas-petugas lapangan yang kompeten, terlatih, dan andal demi menghasilkan data Indonesia yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Amat. (*) 

Editor: Syaiful Aries