Berjalan Kondusif, Ratusan Buruh Geruduk DPRD Gresik Tuntut Pesangon PHK yang Dicicil

GRESIK, SJP — Ratusan massa yang tergabung dalam serikat buruh Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kamis (9/7/2026). Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh hak-hak pekerja yang tak dipenuhi oleh PT Indonesia Marina Shipyard.

Menggelar aksi long march, massa aksi berjalan membawa berbagai atribut spanduk dan poster tuntutan. Koordinator lapangan melakukan orasi tuntutan menolak pembayaran pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dicicil selama tempo waktu 36 bulan.

Tuntutan lain yakni penuntasan hak pekerja yang sudah memasuki masa pensiunan dan pembayaran tepat waktu pekerja aktif PT Indonesia Marina Shipyard, sesuai Upah Minimum Kerja (UMK). 

Audiensi bersama anggota DPRD Gresik berlangsung menemukan hasil kesepakatan bersama perwakilan massa aksi.

"Kita minta kepada DPRD supaya segera memanggil pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab secara operasional di sana untuk bisa ketemu dengan kita guna mencari penyelesaian yang terbaik," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP Kahutindo Agus Salim. 

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, berjanji akan secepatnya memenuhi tuntutan aspirasi yang sudah disampaikan aksi massa.

"Jadi kalau untuk pertemuan insyaallah akan kita lakukan secepatnya dengan pihak PT Indonesia Maritime Shipyard agar segera clear apa yang menjadi aspirasi para pekerja. Dan juga beberapa orang yang sudah di PHK bisa dituntaskan secara hak-hak pesangonnya," jelasnya. 

Kapolsek Gresik Kota, AKP Muhamad Kevin Ramadhan, mengungkap bahwa aksi unjuk rasa DPC FSP Kahutindo Gresik di depan kantor DPRD Gresik berlangsung kondusif. 

"Alhamdulillah, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Gresik berlangsung tertib, aman, dan kondusif," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian