Bawaslu Kota Pasuruan Petakan Potensi Kerawanan Pilkada 2024

Kota Pasuruan, SJP — Menjelang Pilkada Serentak, Bawaslu Kota Pasuruan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan di hadapan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi siswa, penyandang disabilitas, media, serta partai politik.

Hal itu dilakukan dalam upaya melaksanakan pencegahan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati wali kota dan wakil wali kota tahun 2024.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Vita Suci Rahayu saat konferensi pers bersama awak media menyampaikan dalam keterangan tertulisnya, bahwa Bawaslu Kota Pasuruan melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia.

"Adapun indeks kerawanan berdasarkan data IKP Bawaslu RI untuk Kota Pasurua, diantaranya:

1. Adanya konflik antar pendukung peserta atau paslon dengan skor 3.32 yaitu pada tahapan kampanye dengan isu keamanan.
2. 2ekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN pada tahapan pencalonan perseorangan dengan skor 1.44 dengan isu netralitas ASN.
3. Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara pada tahapan penghitungan suara dengan skor 0.07 dengan isu keberatan saksi paslon terhadap proses penghitungan suara tidak sesuai regulasi.
4. Adanya catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara pada tahapan rekapitalisasi hasil perhitungan suara dengan score 0.07 dengan isu keberatan saksi paslon.

Sedangkan menurut Vita, data hasil analisis isian instrumen IKP tahun 2024 Bawaslu Kota Pasuruan di antaranya penyelenggaraan pemilu dimensi dengan subdimensi hak memilih, dengan indikator kerawanan pemilih.

"Hak memilih dengan indikator kerawanan memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 1.240 pemilih DPK dengan isu pemilih yang tidak dicoklit oleh pantarlih dan kurangnya informasi kepada masyarakat pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih," lanjutnya.

Kemudian pemilih tidak memenuhi syarat, lanjut kata vita tapi terdaftar dalam DPT dengan jumlah kejadian 663 pemilih TMS dengan isu prinsip de jure, berdampak pada pemilih belum dihapus dalam DPT tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Selain melakukan pembaruan indikator konstruksi IKP 2024.

"Bawaslu Kota Pasuruan juga melakukan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 berdasarkan penyelenggaraan pemilu 2024 di luar 61 indikator di antaranya indikator kerawanan kesalahan administrasi penulisan dokumen C hasil dan D hasil potensi kejadian KPPS salah penulisan C hasil, hasil pada rekapitulasi perolehan suara dengan isu ketelitian dan kepatuhan terhadap tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara tahapan pemungutan dan penghitungan rekapitulasi perolehan suara," ucapnya.

Selain itu Vita menambahkan, upaya pencegahan dan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pasuruan adalah, melakukan peningkatan sosialisasi, memberikan imbauan, patroli pengawasan, dan aktif berkoordinasi dengan stakeholder dalam pemutakhiran daftar pemilih. 

"Adapun strategi pengawasannya adalah membuat posko aduan masyarakat dan melakukan patroli kawal hak pilih serta mengefektifkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Bawaslu Kota Pasuruan juga melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bersama 41 organisasi yang terdiri dari organisasi siswa (pemilih pemula), organisasi mahasiswa, disabilitas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi seni, organisasi, organisasi perempuan, media, dirver online, dan lain-lain, dengan mensosialisasikan mengenai pemetaan kerawanan pemilihan serta potensi kerja sama yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dengan elemen masyarakat tersebut. 

"Semakin banyak elemen masyarakat yang disentuh, bawaslu berharap kinerja pengawasan partisipatif semakin maksimal," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian