Bank Jatim Jalin Kerja Sama dengan DJPb Kemenkeu Kelola Keuangan Kas Negara

JAKARTA, SJP – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia terkait pengelolaan kas negara.

Perjanjian tersebut ditandatangani pada hari Kamis (23/1/2025) di Gedung AA Maramis, Jakarta, oleh Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Bank Jatim menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Mitra Terbaik Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 dalam kategori Bank Pembangunan Daerah.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman sampaikan wujud kolaborasi ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien.

"Ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya adalah penyaluran gaji untuk aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota kepolisian, dan pejabat negara secara terpusat," cetusnya.

Selain itu, kata Busrul kerja sama ini juga meliputi penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah untuk satuan kerja kementerian/lembaga, dan global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia.

“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara, melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan,” paparnya.

Busrul juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas penghargaan yang diberikan kepada bankjatim.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta nasabah yang setia dan telah mempercayakan layanan keuangan mereka kepada Bank Jatim.

“Mendatang, kami berharap transaksi Treasury Dealing Room Bank Jatim dapat terus memberikan pelayanan optimal, mendukung pengembangan transaksi treasury yang lebih menguntungkan, namun tetap terukur risikonya,” tambah Busrul.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan nasabah dalam keberhasilan Bank Jatim dan komitmen untuk terus mendukung pemerintah serta memberikan solusi finansial yang relevan.

Sementara itu, Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa, dengan adanya perkembangan teknologi di era digital memudahkan pengelolaan Kas Negara semakin digital dan modern.

Dicontohkannya, saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat, didukung oleh kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang semakin modern dan berbasis digital.

“Tahun 2024, lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN) tercatat, sementara transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan,” ujar Astera.

Menurut Astera, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp 3.600 triliun, sepertiga dari jumlah tersebut akan disalurkan ke daerah.

“Koneksi antara pemerintah dan perbankan sangat penting, karena uang ini harus dikelola dengan baik oleh perbankan dan lembaga keuangan nonbank, baik untuk penerimaan negara maupun pengeluaran negara.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan layanan terbaik dari pihak-pihak terkait, sehingga kegiatan treasury yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah,” pungkasnya.

Lanjutnya menerangkan, kerja sama antara Bank Jatim dan DJPb Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta mendukung pengelolaan kas negara yang lebih modern dan terintegrasi. (***)

Editor : Rizqi Ardian