Anggarkan Rp17,9 Miliar dari P-APBD Jombang Disiapkan untuk Sekolah Rakyat

JOMBANG, SJP - Anggaran senilai puluhan miliar rupiah dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 tengah dialokasikan untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Jombang. 

Kegiatan SR di Jombang sendiri untuk sementara masih menggunakan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. 

Sementara untuk tempat pasti, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mempersiapkan kawasan terminal Barang di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang.

Tanah seluas 2 hektare sebelah selatan lokasi terminal barang akan dibeli untuk melengkapi 5,1 hektare lahan yang sudah ada. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang (Sekdakab) Agus Purnomo, mengungkapkan bahwa kebijakan ini muncul berdasarkan arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos). 

“Lahan tambahan seluas sekitar 1,8 hektare yang berada di sekitar terminal itu merupakan milik warga, dan kita sedang dalam tahap mematangkan rencana pengadaannya," ucap Agus Purnomo dalam pesan diterima, Sabtu (19/7/2025). 

Langkah realisasi SR sudah dimasukkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2025. Pengajuan anggaran telah dilakukan, dan untuk rincian pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang.

Berdasar informasi yang diperoleh, total anggaran disiapkan untuk mendukung pengadaan lahan dan kebutuhan teknis mencapai hampir Rp18 miliar. Dengan rincian sekitar Rp8,86 miliar dialokasikan untuk pembelian tanah, sementara lebih dari Rp9,12 miliar digunakan untuk proses penimbunan lahan.

Sementata, Bupati Jombang, Warsubi, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Pihaknya akan membantu sepenuhnya, terutama dalam penyediaan lahan. 

"Nantinya pembangunan fisik sekolah akan dilakukan oleh pemerintah pusat," ucap Warsubi.

Bupati Warsubi menambahkan bahwa jika proses pembelian lahan berjalan lancar, bisa dipastikan pembangunan SR dapat dimulai pada tahun depan dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas akses pendidikan alternatif berbasis masyarakat melalui Sekolah Rakyat di Jombang. (*)

Editor : Rizqi Ardian