Tinjau Mecca Route di Juanda, Wamenhaj Tegaskan Pemerintah Hormati Perbedaan Fikih Soal DAM

SURABAYA, SJP — Polemik pelaksanaan DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan tidak akan memaksakan satu pandangan fikih terkait lokasi penyembelihan DAM, baik dilakukan di Tanah Suci maupun di Indonesia, selama memiliki dasar keagamaan yang kuat dan mengikuti aturan yang berlaku.

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat meninjau layanan Mecca Route di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Kamis (15/5/2026). Dalam kunjungan itu, Wamenhaj memastikan kesiapan pelayanan keberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya sekaligus menjawab isu yang berkembang mengenai DAM.

Dalam peninjauan tersebut, Dahnil didampingi Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam dan Anggota DPR RI Kawendra Lukistian. Rombongan meninjau langsung alur layanan Mecca Route, fasilitas keberangkatan jemaah, hingga proses boarding penerbangan menuju Arab Saudi.

Wamenhaj juga menyempatkan menyapa jemaah Kloter SUB 90 asal Kabupaten Jember dan Situbondo sebelum keberangkatan menuju Makkah. Bahkan, Dahnil bersama rombongan turut masuk ke dalam pesawat Saudia Airlines untuk memberikan doa dan motivasi kepada jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji.

Dalam sesi doorstop bersama awak media usai peninjauan, Dahnil menegaskan bahwa surat edaran Kementerian Haji dan Umrah sengaja dibuat untuk mengakomodasi perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait DAM.

“Kementerian Haji dan Umroh memberikan ruang yang sangat luas kepada perbedaan fikih atau hilafiah di kalangan jamaah haji,” kata Dahnil, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan pemerintah menghormati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan DAM dipotong di Tanah Haram. Namun di sisi lain, pemerintah juga menghormati pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun sejumlah pesantren yang memperbolehkan penyembelihan DAM dilakukan di Indonesia.

“Kami tentu menghormati keputusan fatwa dari MUI yang mengharuskan DAM dipotong di Tanah Haram. Tapi kami juga menghormati keputusan Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan pemotongan DAM di tanah air,” ujarnya.

Menurut Dahnil, jemaah yang meyakini DAM boleh dilakukan di Indonesia dipersilakan melaksanakan penyembelihan di daerah masing-masing melalui lembaga yang dipercaya. Sementara jemaah yang meyakini DAM harus dilakukan di Tanah Suci diminta mengikuti mekanisme resmi pemerintah Arab Saudi.

“Kalau dipotong di Tanah Suci maka harus melalui jalur legal pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, yaitu melalui Adhahi,” tegasnya.

Ia mengatakan pemerintah Saudi menganggap penyembelihan DAM di luar jalur resmi sebagai tindakan ilegal karena seluruh proses penyembelihan hewan haji di Tanah Haram telah diatur secara administratif oleh kerajaan.

Dahnil menegaskan posisi Kementerian Haji dan Umrah bukan untuk menyalahkan salah satu pandangan keagamaan, melainkan memfasilitasi seluruh pendapat ulama yang memiliki dasar hukum kuat.

“Kami tidak dalam posisi menyalahkan satu fatwa yang berbeda. Kami mendukung dan memfasilitasi semua pandangan fikih,” katanya.

Selain membahas DAM, Dahnil memastikan kondisi umum jemaah Indonesia di Arab Saudi sejauh ini dalam keadaan baik dan terus dipantau pemerintah. Ia juga berharap seluruh proses keberangkatan jemaah Embarkasi Surabaya berjalan lancar hingga tiba di Makkah dan menjalankan umrah wajib.

Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar jemaah Indonesia menjaga akhlak dan kekompakan selama berada di Tanah Suci.

“Jemaah Indonesia harus menjadi duta bangsa dengan menunjukkan akhlak terbaik selama berada di Tanah Suci,” ujar Dahnil menyampaikan pesan Presiden. (*)

Editor : Rizqi Ardian