Wacana Penghapusan Sistem Zonasi, SMA-SMK Kota Batu Berpotensi Kekurangan Peserta Didik

KOTA BATU, SJP - Rencana penghapusan sistem zonasi di sektor pendidikan terus menuai pro dan kontra hingga saat ini, terlebih di Kota Batu yang cenderung memiliki SMA dan SMK dengan jumlah sedikit sehingga mengancam keberlangsungan penerimaan peserta didik. 

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Batu, Anto Dwi Cahyono pada Sabtu (21/12/2024) menegaskan, sistem zonasi yang telah berjalan selama ini mampu menciptakan pemerataan akses pendidikan dan menekan keinginan lulusan SMP untuk memilih sekolah di luar daerah.

“Sebelum zonasi diberlakukan, banyak lulusan SMP di Kota Batu yang memilih melanjutkan ke SMA atau SMK di Kota Malang. Hal ini disebabkan jumlah SMA dan SMK negeri di Kota Batu yang terbatas, hanya tiga SMA negeri dan tiga SMK negeri,” jelasnya.

Anto mengungkapkan penerapan sistem zonasi saat ini telah berjalan adaptif dan efektif, terutama dengan adanya zonasi sebaran. Sistem ini memungkinkan pemberian kuota khusus untuk setiap desa dan kelurahan sehingga akses pendidikan lebih merata.

Terlebih zonasi sebaran memberikan peluang bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah negeri. Dengan begitu, potensi kekurangan peserta didik dapat diminimalkan.

"Selain itu, sistem zonasi radius juga dinilai relevan karena memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Secara historis, pembangunan sekolah memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Dengan zonasi radius, siswa di sekitar sekolah memiliki peluang lebih besar untuk diterima,” paparnya.

Oleh sebab itu kekhawatiran jika sistem zonasi dihapus, kondisi seperti sebelumnya dapat terulang kembali dan membuat SMA-SMK negeri di Kota Batu berisiko kekurangan peserta didik karena lulusan SMP lebih memilih sekolah di daerah lain yang dianggap memiliki persaingan lebih longgar.

Oleh karena itu, MKKS Kota Batu meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengkaji ulang rencana penghapusan sistem zonasi ini.

Ia menekankan pentingnya evaluasi lebih mendalam terhadap sistem zonasi, termasuk menentukan jenjang pendidikan yang paling cocok untuk menerapkannya. Dengan demikian, keberlangsungan pendidikan di daerah seperti Kota Batu tetap terjamin.

“Kami berharap kebijakan ini ditinjau kembali. Zonasi memang memiliki plus dan minus, tetapi dampak positifnya terhadap pemerataan pendidikan sudah mulai terasa,” tutup Anto. (*)

Editor: Rizqi Ardian