Transformasi Digital Bondowoso Makin Masif, Jaringan Fiber Optik Pemkab Jangkau OPD hingga Puskesmas

BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mempercepat transformasi digital sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pembangunan dan perluasan jaringan infrastruktur teknologi informasi dilakukan secara bertahap hingga menjangkau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, puskesmas, dan kelurahan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bondowoso dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, cepat, aman, dan efisien. Ketersediaan jaringan yang andal dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung berbagai layanan digital, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pelayanan masyarakat di tingkat wilayah.

Hingga tahun 2026, cakupan Jaringan Intra Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan signifikan. Infrastruktur berbasis Fiber Optik (FO) yang dibangun secara mandiri oleh Diskominfo kini telah menghubungkan puluhan instansi pemerintahan, sekaligus memperkuat sistem pertukaran data dan komunikasi antarperangkat daerah.

Selain penguatan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan, transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai perluasan jaringan internet, melainkan juga kesiapan aparatur sipil negara dalam memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Yang penting adalah peningkatan kapasitas teman-teman ASN. Kita harus memastikan perluasan akses jaringan internet benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan publik. Fasilitas yang diberikan pemerintah harus mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar Fathur Rozi, Kamis (18/6/2026) saat membuka Bimtek Sosialisasi dan Bimtek Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah di Aula Ijen Raung.

Menurutnya, keberadaan internet di lingkungan pemerintahan harus menjadi instrumen untuk mempercepat proses administrasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Dwi Wahyudi, mengatakan pembangunan jaringan intra merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh layanan pemerintahan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Transformasi digital bukan hanya soal penyediaan internet, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem yang aman dan mampu mendukung pelayanan publik secara optimal. Karena itu, penguatan jaringan intra terus menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Berdasarkan laporan perkembangan Jaringan Intra tahun 2026, sebanyak 93 titik OPD telah terhubung dalam jaringan intra Kabupaten Bondowoso. Infrastruktur tersebut ditopang oleh 91 titik jaringan Fiber Optik yang dibangun secara mandiri oleh Diskominfo.

"Dari jumlah tersebut, jaringan FO telah menjangkau 35 OPD, 22 kecamatan, 10 kelurahan, dan 24 puskesmas. Sementara dua titik lainnya masih menggunakan sistem sewa melalui layanan Metronet untuk mendukung konektivitas di lokasi tertentu," ungkapnya

Pada tahun 2026, lanjut Dwi, Diskominfo juga melakukan ekspansi jaringan dengan menambah kabel FO pada dua kecamatan dan dua puskesmas di wilayah Sukosari dan Sumberwringin. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas akses data di wilayah yang membutuhkan penguatan konektivitas.

"Selain pengembangan backbone jaringan utama, perluasan Local Area Network (LAN) turut dilakukan di 65 instansi pemerintah. Program tersebut meliputi 15 OPD, 18 kecamatan, 22 puskesmas, dan 10 kelurahan," jelas mantan Camat Maesan ini.

Dirinya juga mengimbau seluruh pihak agar lebih berhati-hati dan meningkatkan koordinasi sebelum melakukan pekerjaan yang berpotensi bersinggungan dengan infrastruktur telekomunikasi milik pemerintah daerah.

“Kami berharap seluruh pihak turut menjaga jaringan yang telah dibangun bersama. Infrastruktur digital ini merupakan aset penting yang mendukung pelayanan publik sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Bondowoso, Eka Kusuma Astuti, menjelaskan pengembangan LAN dilakukan melalui penarikan kabel baru serta penambahan titik akses WiFi di berbagai ruang pelayanan dan ruang kerja.

“Perluasan LAN ini bertujuan meningkatkan kualitas koneksi internet di lingkungan kerja. Selain mendukung aktivitas administrasi, jaringan yang lebih merata juga membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kapasitas bandwidth internet dedicated yang dikelola Diskominfo saat ini telah mencapai 1,5 Gbps. Kapasitas tersebut dinilai cukup untuk mendukung berbagai aplikasi pemerintahan, sistem informasi daerah, hingga kebutuhan pertukaran data antarinstansi secara real time.

Eka menambahkan, jaringan intra Pemkab Bondowoso juga dilengkapi sistem keamanan berlapis yang terdiri dari Router BGP, Router Distribusi, serta perangkat Firewall di pusat data. Sistem tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas sekaligus keamanan lalu lintas data pemerintahan.

"Dalam penggunaannya, akses jaringan dapat dilakukan melalui LAN maupun WiFi resmi pemerintah daerah. Pengguna yang terhubung melalui LAN cukup mengakses halaman login dan melanjutkan koneksi tanpa memasukkan kata sandi, sedangkan akses WiFi menggunakan akun yang telah didistribusikan oleh Diskominfo," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Eka, Diskominfo masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas jaringan. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah putusnya kabel Fiber Optik (FO Cut) akibat aktivitas penebangan pohon di sekitar jalur jaringan.

Selain gangguan fisik, Diskominfo juga menemukan sejumlah kendala teknis berupa IP address crash atau jaringan tidak teridentifikasi yang umumnya dipicu pemasangan perangkat Access Point baru tanpa koordinasi dengan tim teknis.

"Karena itu, setiap OPD diminta melaporkan rencana penambahan perangkat jaringan agar konfigurasi dapat dilakukan sesuai standar dan tidak mengganggu distribusi jaringan utama. Melalui penguatan infrastruktur digital yang terus berlanjut, Pemkab Bondowoso optimistis pelayanan publik berbasis teknologi akan semakin cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital," pungkasnya. (*)