Tingkat Inflasi di Jember Turun Drastis

JEMBER, SJP–Pemerintah Kabupaten Jember mencatat capaian positif dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026, tingkat inflasi tahunan Kabupaten Jember berada di angka 3,13 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen.

Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), menyebut kondisi tersebut mencerminkan efektivitas berbagai langkah pengendalian harga yang dilakukan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, inflasi yang terkendali menjadi fondasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.

"Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh pihak. Stabilitas harga harus terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Gus Fawait, Kamis (9/7/2026).

Selain mencatat inflasi tahunan yang masih berada dalam rentang sasaran nasional, pergerakan harga dari Mei ke Juni 2026 juga relatif terkendali dengan inflasi bulanan sebesar 0,11 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Juni tercatat 1,35 persen, menunjukkan kenaikan harga sepanjang semester pertama masih dapat dikendalikan.

Pemkab Jember juga berhasil menurunkan tekanan inflasi setelah sempat mencapai puncaknya pada Februari 2026 sebesar 4,86 persen. Melalui berbagai intervensi, angka tersebut terus menurun menjadi 3,88 persen pada Maret, 2,88 persen pada April, 3,52 persen pada Mei, hingga akhirnya berada di 3,13 persen pada Juni.

Menurut Gus Fawait, stabilnya inflasi memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Harga kebutuhan pokok menjadi lebih terkendali, daya beli tetap terjaga, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung lebih baik tanpa dibayangi lonjakan harga yang tinggi.

Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember terus menjalankan sejumlah strategi, mulai dari memperkuat produksi pertanian lokal, memperlancar distribusi pangan, menggelar operasi pasar dan pasar murah, hingga mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, dan berbagai elemen terkait.

Selain itu, pemerintah juga memastikan sistem transportasi dan distribusi logistik berjalan lancar agar pasokan barang tetap tersedia dan tidak memicu kelangkaan di pasaran.

"Kami akan terus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Dengan kondisi ekonomi yang sehat, kesejahteraan masyarakat diharapkan terus meningkat," pungkasnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries