Temui KPK, Pemkot Batu Inginkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bebas Intervensi dan Korupsi

KOTA BATU, SJP - Pemerintah Kota Batu terus memperkuat langkah untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Wali Kota Batu Nurochman melakukan konsolidasi dengan KPK untuk mengimplementasikan sistem kerja yang sehat melalui tata kelola pemerintahan yang bebas dari intervensi, korupsi, dan praktik maladministrasi.

Orang yang akrab disapa Cak Nur tersebut menguraikan pada Rabu (30/7/2025), bahwa pihaknya akan terus berupaya memperbaiki sistem dari dalam agar Pemerintah Kota Batu dikenal karena integritasnya, bukan karena pelanggarannya.

"Pertemuannya membahas sejumlah strategi penting pencegahan korupsi, termasuk penyelarasan pokok pikiran DPRD dalam APBD, penguatan pengawasan proyek strategis, serta upaya digitalisasi dan integrasi sistem pengelolaan data hibah dan bantuan sosial. Seluruhnya diarahkan untuk menutup celah penyimpangan dan memastikan pelayanan publik yang akuntabel," urainya.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, Pemkot Batu menegaskan akan memperkuat transparansi dengan melibatkan UMKM lokal melalui e-katalog serta membangun database penyedia. Wali Kota juga menolak tegas adanya intervensi dari pihak luar dalam proses pengadaan.

Langkah lain yang juga didorong termasuk optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP), serta penguatan peran Inspektorat sebagai garda depan pengawasan internal.

“Kami ingin pengadaan dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk intervensi atau permainan anggaran. Kami juga telah memaparkan progres penataan aset eks Kabupaten Malang dan kawasan Songgoriti, serta pemetaan potensi pendapatan daerah untuk mendukung proyeksi APBD yang realistis dan berkelanjutan," imbuhnya.

Cak nur juga menambahkan bahwa pihaknya mendapatkan respon dari Kepala Satgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK, Wahyudi yang menyatakan bahwa KPK akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh komitmen dan rekomendasi. Pemantauan akan dilakukan secara berkala, termasuk melalui dashboard monitoring pengadaan.

"Dengan konsolidasi bersama KPK ini, Pemkot Batu menunjukkan keseriusan untuk menerapkan kerja birokrasi yang sehat dan berintegritas. Upaya ini diharapkan dapat menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang benar-benar melayani masyarakat," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian