Dukung APBD 2026, Fraksi Golkar Desak Pemkab Jombang Transparan dan Adil dalam Optimalisasi PAD

JOMBANG, SJP – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang menyatakan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama jajaran eksekutif. Namun, dukungan tersebut diiringi desakan tajam agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersikap lebih transparan dan strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan program pembangunan benar-benar terfokus pada kesejahteraan rakyat.

Dalam sidang paripurna, Juru Bicara Fraksi Golkar, Rahmat Agung Saputra, mengapresiasi upaya intensif Pemkab dalam memperkuat basis data wajib pajak dan digitalisasi pelayanan. Namun, Fraksi Golkar menyoroti perlunya keadilan pajak yang lebih tegas.

“Langkah ini adalah strategi cerdas, tetapi penyesuaian besaran PBB-P2 harus proporsional. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, sembari memastikan potensi pajak komersial seperti pabrik, SPBU, dan gudang benar-benar termaksimalkan,” ujar Agung, Sabtu (15/11/2025). 

Fraksi Golkar secara kritis mencermati proyeksi kenaikan pendapatan retribusi sebesar 2,60 persen pada 2026. Kenaikan yang dinilai belum ambisius tersebut harus ditopang oleh sistem daring yang cepat dan efisien.

“Pengawasan dan evaluasi sumber pendapatan retribusi harus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan retribusi harus ditingkatkan. Jika sistem daring tidak efisien, target retribusi akan terhambat dan hasilnya tidak optimal kembali kepada masyarakat,” tambahnya.

Meski mengapresiasi proyeksi kenaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 2,68 persen, khususnya PERUMDA Perkebunan Pangklungan, Fraksi Golkar menekankan bahwa BUMD harus lebih dari sekadar break-even.

“Dengan direksi baru, kami berharap BUMD semakin inovatif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kinerja ekonomi daerah, bukan hanya sekadar menunjukkan tren positif, melainkan kontribusi signifikan terhadap PAD,” tegas politisi yang duduk di Komisi D DPRD Jombang itu. 

Fraksi Golkar mendesak Pemkab untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan baru, alih-alih hanya bergantung pada APBD. Optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dan sinergi aktif dengan program kementerian di pusat.

“Kita harus kreatif mencari sumber pendanaan baru dan memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Program kementerian yang sejalan dengan daerah perlu disinergikan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Di luar isu anggaran, Fraksi Golkar menyoroti masalah krusial terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diminta sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Fraksi menuntut Pemkab segera memperbaiki data melalui verifikasi lapangan.

Hal ini menjadi sorotan tajam Fraksi karena disinyalir masih banyak warga miskin yang belum terdaftar, yang menyebabkan bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran dan melanggar prinsip keadilan.

Terakhir, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya pelaksanaan penuh Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/369/415.10.1.3/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, khususnya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam proses belajar mengajar.

Fraksi berharap, dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, Pemkab Jombang mampu mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat, ditopang oleh kinerja infrastruktur jalan beton yang diapresiasi sebagai langkah efektif. (*) 

Editor: Syaiful Aries