Ribuan Anak Tercatat Tak Sekolah, Pemkab dan DPRD Malang Matangkan Strategi Menuju “Zero ATS”

MALANG, SJP - Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan keseriusannya dalam menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya masih mencapai sekitar 19 ribu anak.

Melalui Workshop Penanganan ATS Bersama Tim SABER ATS Kecamatan Tahun 2025 yang digelar di Rayz UMM Hotel Malang, Selasa (21/10/2025), Pemkab Malang berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor menuju target Zero ATS secara bertahap.

Wakil Bupati Malang Hj. Lathifah Shohib menyebut, tingginya angka ATS menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pemerataan pendidikan di daerah.

“Jumlahnya memang masih cukup tinggi, sekitar 19 ribuan. Padahal SDM ini aset penting bagi Kabupaten Malang, jadi hak-hak pendidikan harus kita penuhi,” ujar Lathifah, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, penyebab anak tidak sekolah beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga minimnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan. Karena itu, Pemkab Malang menyiapkan sejumlah skema intervensi, seperti fasilitasi pendidikan non-formal melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan pelibatan Tim Penggerak PKK dalam sosialisasi di tingkat desa.

“Kalau kendalanya di keluarga, ekonomi, atau sosial, nanti kita bantu untuk mencari solusi. Semua anak harus punya kesempatan yang sama untuk belajar. PKK juga kita dorong agar aktif mengajak masyarakat supaya anak-anak kembali sekolah,” tambahnya.

Dari total 65 PKBM di Kabupaten Malang, sebanyak 50 di antaranya aktif menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Wabup Lathifah menegaskan, seluruh peserta didik dari kelompok ATS tidak dikenakan biaya karena sudah mendapat dukungan BOS dan BOP dari pemerintah.

“Bahkan nominal bantuannya sedikit lebih besar dari sekolah formal. Ini bukti keberpihakan pemerintah untuk pendidikan yang lebih inklusif,” tegasnya.

Lathifah menambahkan, program Zero ATS akan dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan jangka menengah yang melibatkan seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa.

“Tahun pertama, kedua, dan ketiga akan kita rancang perencanaannya. Kita ingin jelas targetnya, pembagian tugasnya juga konkret, mulai dari kepala desa, camat, hingga Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menegaskan bahwa isu ATS menjadi perhatian serius DPRD dan telah diakomodasi dalam APBD 2025.

“Masalah ATS ini sudah menjadi atensi DPRD. Tahun 2025 sudah kami alokasikan anggaran, dan sudah disalurkan ke sekitar 400 penerima melalui bidang yang menangani warga belajar non-formal,” kata Zia.

Menurut politisi Gerindra ini, target besar Pemkab dan DPRD adalah menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah bebas Anak Tidak Sekolah (Zero ATS). Namun, tantangan masih ada, terutama untuk pembiayaan peserta didik usia dewasa.

“Untuk usia produktif sampai 24 tahun masih tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi usia 25 tahun ke atas jadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan itu bisa kita biayai lewat APBD. Berapa pun anggarannya, selama untuk rakyat dan pendidikan, pasti kami dukung,” ungkapnya.

Zia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam sistem pendidikan kesetaraan di PKBM.

“Sekarang tidak bisa lagi ada ijazah instan. Semua peserta harus benar-benar belajar dan hadir agar ijazahnya sah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian