Ratusan Guru Besar dan Civitas Gelar Aksi Seruan Pernyataan Sikap

Kota Malang, SJP - Setelah beberapa akademisi dan masyarakat sipil menggelar aksi seruan menyikapi kondisi negara saat ini, di Alun-alun Tugu, Kota Malang, pada Senin (5/2/2024) kemarin.

Hari ini (Selasa 6/2/2024), ratusan Guru Besar dan Civitas Akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, juga ikut menggelar aksi, namun kali ini mereka menyatakan sikap terkait perkembangan politik jelang pemilu 2024, yang dilakukan di depan gedung Rektorat UB Malang.

Mereka menyatakan sikap dan mendesak Presiden Jokowi untuk tidak ikut terlibat langsung dalam suksesi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, dan meminta aparat keamanan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pemilu.

Pernyataan sikap civitas akademi UB Malang, tentang penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan langsung oleh Profesor (Prof) Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB), yang didampingi oleh ratusan civitas akademi dari dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi, dan para mahasiswa.

Dalam seruan tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.

"Jadi, negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum," kata Prof. Sukir Maryanto, saat membacakan seruan itu.

Prof. Sukir saat membacakan seruan itu menyampaikan, penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.

"Jika melihat dinamika kondisi politik saat ini semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum, ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Prof. Sukir, perguruan tinggi kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau, agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila, tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Civitas Akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap, menghimbau pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis," tegasnya.