Puluhan Mahasiswa PMII Gelar Aksi Demo Di Depan Kantor Pemkot dan Kodim 0820, Ini Tuntutannya!!
Puluhan mahasiswa PMII Probolinggo turun ke jalan, menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dari isu pendidikan hingga dugaan kasus hukum, aksi ini jadi sorotan publik.
PROBOLINGGO, SJP – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar aksi demonstrasi di depan Kodim 0820 serta Kantor Pemerintah Kota Probolinggo pada Selasa sore (5/5/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, termasuk penolakan terhadap penghapusan program Bosda dan rencana pemangkasan gaji guru ngaji.
Aksi dimulai dari depan Kodim 0820, di mana massa menyuarakan kecaman atas dugaan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum TNI terhadap Andri Yunus. Perkara tersebut kini tengah memasuki tahap persidangan.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa karena korban merupakan warga sipil, maka proses hukum yang dijalankan seharusnya melalui peradilan umum, bukan peradilan militer.
Usai dari Kodim, massa bergerak menuju Kantor Wali Kota Probolinggo. Di lokasi kedua ini, mahasiswa kembali menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya terkait dugaan pemalsuan sertifikat manajemen PERUMDAM, pengadaan mobil dinas di tengah kebijakan efisiensi anggaran, serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai merugikan masyarakat.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, menilai bahwa beberapa kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar.
“Kami juga menyoroti penghapusan Bosda di Kota Probolinggo yang berdampak pada operasional sekolah, pemangkasan gaji guru ngaji, serta masa tunggu SK guru yang bertambah dari dua tahun menjadi lima tahun,” ujar Dedi dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri sempat menemui para demonstran. Namun, ketika mahasiswa meminta penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen, Wali Kota memilih tidak menandatangani dan kembali masuk ke dalam kantor.
Di sisi lain, pihak Kodim 0820 juga tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena Komandan Kodim, Letkol Inf Yodo Aprianto, sedang menjalankan tugas dinas di luar kota.
“Tadi sudah kita lihat bersama bahwa Wali Kota tidak mau duduk bersama untuk membaca pakta integritas. Setelah ini kami akan berkonsolidasi untuk aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama,” imbuh Dedi.
Aksi sempat diwarnai dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas di depan Kantor Wali Kota. Meski demikian, situasi tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi kericuhan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyatakan bahwa sebagian besar aspirasi mahasiswa sebenarnya telah dalam proses penanganan dan tidak menjadi persoalan utama.
“Terkait Bosda, itu menjadi catatan KPK sehingga untuk sementara dihentikan karena masih dalam proses pembuatan aplikasi. Setelah selesai, program tersebut akan dilanjutkan kembali,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pemetaan terkait pemberian gaji guru ngaji agar ke depan bisa lebih merata.
“Termasuk gaji guru ngaji yang sedang dipetakan agar ke depan bisa sama rata. Untuk mobil dinas, pengadaannya juga menyesuaikan dengan momentum efisiensi energi,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
