Persoalan Sampah di Nganjuk Dinilai Belum Tertangani Optimal, DLH Diminta Perkuat Pendampingan Desa

NGANJUK, SJP – Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Nganjuk. Tumpukan sampah yang kerap ditemukan di pinggir jalan hingga aliran sungai menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan sistem pengelolaan sampah di tingkat bawah masih perlu diperkuat.

Aktivis lingkungan asal Nganjuk, Sumarsono, menilai keberadaan sampah liar bukan semata-mata disebabkan rendahnya kepedulian masyarakat, melainkan juga karena belum tersedianya sistem pengelolaan yang jelas di tingkat desa.

Menurutnya, banyak warga sebenarnya bersedia membayar iuran pengelolaan sampah, namun tidak mengetahui mekanisme maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

"Sampah liar di pinggir jalan atau sungai itu menandakan perlunya edukasi yang ditingkatkan dari tingkat desa sampai RT. Sebetulnya, warga itu ada yang bingung mau membayar ke mana. Oleh karena itu, pemerintah desa seharusnya bisa menganggarkan terkait pengelolaan sampah ini," ujar Sumarsono.

Ia mencontohkan keberhasilan Bank Sampah di Kelurahan Mangundikaran sebagai bukti bahwa pengelolaan sampah yang didukung kader dan masyarakat dapat berjalan efektif. Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, pengelolaan sampah yang baik juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi warga.

Sumarsono berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk semakin intensif melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah desa agar lebih banyak wilayah yang mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan sampah.

Sementara itu, Camat Sukomoro Wisnu Anang Prabowo mengakui bahwa persoalan sampah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks. Menurutnya, persoalan tersebut melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga penyediaan lokasi pembuangan akhir.

"Urusan sampah ini memang jlimet dari dulu sampai sekarang. Mulai dari urusan membuangnya, pemilahannya di tingkat rumah tangga, hingga sarana tempat pembuangan yang sering kali memicu gesekan di masyarakat. Kalau tidak diurai bersama lewat Pokja Desa Sehat ini, masalahnya akan terus berputar di situ-situ saja," kata Wisnu.

Dalam kesempatan itu, Wisnu juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem penanganan sampah, termasuk pemisahan yang lebih jelas antara sampah domestik dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Persoalan ini bukan cuma di tingkat warga saja, tapi di sistem penanganannya. Kami melihat perlu adanya pemilahan yang lebih jelas antara sampah plastik biasa dengan limbah B3 agar penanganannya tidak menimbulkan kerancuan di lapangan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Sujito, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat paling bawah.

"Dinas LH selalu memotivasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara masif. Fokus kami adalah mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat mandiri yang khusus melayani pengangkutan dan pengelolaan sampah di tingkat RT," ungkap Sujito.

Ia menambahkan, model pengelolaan berbasis kelompok swadaya masyarakat telah berjalan baik di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk.

"Di banyak desa dan kelurahan, sistem kelompok swadaya masyarakat ini sudah berjalan dengan sangat bagus. Kami berharap keberhasilan tersebut bisa menjadi contoh dan diterapkan di wilayah lain," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian