Mahasiswa UIN SATU Tulungagung Desak Evaluasi PLN hingga Transparansi APBD dalam Aksi di DPRD

TULUNGAGUNG, SJP - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (24/6/2026) sore. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan daerah hingga isu nasional yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Dengan pengawalan aparat kepolisian, para mahasiswa bergantian menyampaikan orasi sambil membentangkan puluhan poster berisi tuntutan. Mereka mendesak pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan pelayanan publik, khususnya di sektor kelistrikan yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Hendra Nurdiansyah, mengatakan bahwa mahasiswa membawa sedikitnya 13 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Di sini ada beberapa tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang kami sampaikan langsung kepada pemerintah daerah. Salah satunya mendesak PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sistem pelayanan kelistrikan di seluruh wilayah Tulungagung," ujar Hendra.

Selain evaluasi layanan, mahasiswa juga meminta PLN melakukan pendataan secara rinci dan terbuka terkait dampak serta kerugian ekonomi yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami juga mendesak agar tersedia mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik," katanya.

Menurut Hendra, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor usaha dan pertanian. Bahkan, berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, kerugian yang dialami kelompok masyarakat cukup besar.

"Kemarin salah satu sampel yang kami temukan, satu kelompok peternak ikan mengalami kerugian hingga Rp1,8 miliar dalam kurun waktu kurang lebih dua hari akibat pemadaman listrik saat masa panen," ungkapnya.

Selain persoalan kelistrikan, mahasiswa juga menuntut Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk lebih aktif mengawasi kualitas pelayanan publik serta menyediakan kanal transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lengkap, rinci, dan mudah diakses masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti sejumlah kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberadaan KDMP yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Hendra menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan maupun masalah serupa di masa mendatang.

"Pandangan kami soal MBG di Tulungagung perlu adanya evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait pelaksanaannya melalui SPPG. Tujuannya agar ke depan tidak terjadi penyelewengan anggaran dan pelaksana program dapat menjalankan amanah dengan baik," jelasnya.

Ia juga menyinggung adanya sejumlah kasus keracunan yang menimpa penerima program tersebut di berbagai daerah yang menurutnya harus dijadikan bahan evaluasi.

"Saya rasa dari tahun ke tahun juga ada kasus keracunan yang dialami siswa maupun penerima program. Ini menjadi evaluasi besar agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih baik lagi," tambahnya.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional, melakukan evaluasi terhadap struktur kabinet dan birokrasi, mempercepat pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, mengembalikan supremasi sipil sesuai amanat Reformasi 1998, serta menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis maupun warga yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

Aksi berlangsung tertib hingga sore hari dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa juga diterima pihak DPRD Tulungagung, untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait di kantor DPRD. (*)

Editor : Rizqi Ardian