Proyek Raksasa Tertunda, Infrastruktur Dasar Jadi Tumpuan Pembangunan Kota Batu di Tahun 2026
Dengan konfigurasi anggaran baru ini, wajah pembangunan Kota Batu pada 2026 diproyeksikan lebih membumi dimana fokusnya bukan pada simbol fisik atau proyek prestisius, melainkan pada perbaikan kualitas hidup warga di tingkat lingkungan.
KOTA BATU, SJP - Pemangkasan anggaran hingga 52 persen yang dialami Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu pada 2026 mengubah peta pembangunan daerah. Pasalnya, dari semula diusulkan Rp76 miliar, pagu yang disetujui hanya Rp36 miliar.
Kepala Disperkim Kota Batu Arief As Siddiq pada Selasa (3/3/2026) menguraikan dampak dari pemangkasan tersebut membuat proyek-proyek bernilai jumbo harus menepi, sementara pembangunan skala lingkungan justru dipercepat.
"Alih-alih memaksakan agenda besar, Disperkim memilih mengarahkan sumber daya pada sektor yang dampaknya langsung dirasakan warga. Peningkatan jalan lingkungan, pembenahan drainase, perbaikan sanitasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penyediaan akses air bersih kini menjadi prioritas utama," tegasnya.
Mantan Kepala Disparta tersebut menilai kondisi ini bukan sebagai hambatan, melainkan koreksi arah pembangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah lebih selektif dalam menentukan program, dengan fokus pada kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Di sisi lain, proyek-proyek strategis dengan nilai investasi besar belum bisa direalisasikan tahun ini. Pembangunan gedung DPRD Kota Batu, misalnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar berdasarkan Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun. Nilai tersebut jauh di atas kemampuan fiskal daerah saat ini.
“Kami memastikan program yang berjalan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga. Infrastruktur dasar harus tetap menjadi tulang punggung,” imbuhnya.
Nasib serupa dialami revitalisasi Stadion Gelora Brantas. Dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai kurang lebih Rp390 miliar, proyek tersebut mustahil dibiayai hanya melalui APBD Kota Batu. Meski begitu, peluang pembangunan belum tertutup.
Disperkim telah mengajukan proposal pendanaan ke Kementerian PUPR RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Skema pembangunan bertahap atau multi years menjadi opsi realistis apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak turun secara penuh.
Selain mengandalkan pusat, Disperkim juga membuka ruang kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan permukiman. Strategi ini dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. (**)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
