Program MBG di Nganjuk Dinilai Gagal, Warga Luruk Gedung DPRD

NGANJUK, SJP – Gelombang kritik terhadap implementasi Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Nganjuk meningkat tajam. Hari ini, masyarakat yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) melakukan aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan menuntut untuk segera menuntaskan polemik program yang diklaim sebagai terobosan pemenuhan gizi anak tersebut.

Aksi yang dipimpin oleh Suyadi, Ketua FPMN, ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB, mereka melakukan long march dari markas FPMN di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo dan berujung di kantor DPRD Nganjuk. 

Perwakilan demonstran diterima untuk beraudiensi oleh Ketua dan Wakil DPRD Nganjuk serta perwakilan komisi.

Dalam orasinya, Suyadi menuding pelaksanaan Program MBG di Nganjuk tidak terencana dengan matang, sepihak, dan sarat akan kurangnya transparansi. Ia secara tegas menyatakan program tersebut telah gagal di Nganjuk.

"Kami ingin agar pihak yang terkait memberikan perhatian serius terhadap kasus makan bergizi gratis yang sepihak dan kurang transparan," ujar Suyadi.

Poin krusial yang disorot FPMN adalah dasar pelaksanaan program yang dinilai cacat prosedur. 

Menurut Suyadi, sebagai program yang digadang-gadang oleh negara, seharusnya MBG dibahas dan disiapkan secara komprehensif di tingkat legislatif, bukan diatur secara sepihak.

"Program ini tidak ada yang berhak mengatur, siapapun, bahkan Presiden tidak boleh mengatur (secara sepihak). Krusialnya, program ini tidak terencana dengan matang dan belum siap," lontarnya.

FPMN juga menyoroti masalah pendanaan operasional. Ditemukan kejanggalan di mana sejumlah wilayah, seperti di Ngluyu dan Patianrowo, belum mendapatkan realisasi penyaluran MBG yang seharusnya sudah dirapel.

"Nganjuk program MBG belum terencana sesuai harapan. Salah satunya ada daerah tidak berjalan, karena tidak ada modal untuk buat dapur. Kan aneh, ini kan program negara, harusnya yang membiayai negara bukan yang punya dapur. Apalagi semua anggaran dipangkas diarahkan ke program ini, uang di mana? Semuanya dipangkas tanpa ada kejelasan," kecamnya.

Ultimatum Aksi dan Respons Legislatif

Menanggapi lambannya penanganan, Suyadi memberikan ultimatum. Ia mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar dan memperluas aksi hingga ke tingkat provinsi jika tidak ada perkembangan konkret di Nganjuk.

"Saya melihat perkembangan dulu, kalau masih seperti ini, kami masyarakat kecil hanya bisa demo dan demo. Rencana aksi ini kita bawa ke provinsi kalau tidak ada perkembangan," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Nganjuk, Anang Agus Susilo, yang menerima perwakilan demonstran, mengapresiasi aksi FPMN dan berjanji segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.

"Kami apresiasi usulan yang disampaikan FPMN, itu bagian dari kontrol," ucap Anang. (*) 

Editor: Syaiful Aries