Perubahan Kondisi Warga Tumpang Malang Jadi Fokus, Musdes DTSEN Pastikan Data Tepat Sasaran

MALANG, SJP — Sebanyak 15 desa di Kecamatan Tumpang melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Forum ini menjadi langkah penting untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam forum tersebut, data DTSEN dibahas secara terbuka, diverifikasi bersama, dan dikoreksi sesuai kondisi terkini masyarakat.

Warga yang layak namun belum masuk dalam data diusulkan, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria dilakukan penyesuaian. Proses ini sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial serta penguatan transparansi di tingkat desa.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Saifudin Zuhri, menegaskan bahwa Musdes DTSEN harus dijalankan secara konsisten. Menurutnya, pemutakhiran data melalui Musdes merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial.

“Pemutakhiran data melalui Musdes adalah fondasi keadilan sosial. Tanpa data yang akurat, bantuan sosial berpotensi salah sasaran, dan itu bentuk ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).

Ketua Tim Pendamping Sosial/PKH Kecamatan Tumpang, Roni Mustofa, menekankan pentingnya validasi berbasis fakta lapangan. Ia menyebut kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga data harus terus diperbarui.

“Kami melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat berubah. Musdes menjadi ruang penting agar data tidak tertinggal dari kenyataan. Setiap perubahan harus tercatat agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.

Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Tumpang, Derajat, turut menyoroti peran strategis desa sebagai garda terdepan dalam pendataan. Ia menegaskan bahwa Musdes menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kesalahan data yang selama ini terjadi.

“Desa adalah garda terdepan dalam pendataan. Ketika data benar, kebijakan akan tepat. Sebaliknya, jika data salah, masyarakat kecil yang akan dirugikan. Karena itu, kualitas Musdes harus dijaga,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tumpang, Yulian Wibisono, menegaskan bahwa Musdes bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya serius dalam memperbaiki kualitas data sosial ekonomi.

“Musyawarah desa ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari upaya serius memperbaiki kualitas data sosial ekonomi. Kami mendorong seluruh desa untuk aktif, terbuka, dan objektif dalam proses verifikasi dan validasi. Data akurat adalah kunci agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Pelaksanaan Musdes DTSEN di Kecamatan Tumpang menjadi contoh bahwa perbaikan data harus dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Data tidak lagi dipandang sekadar angka, melainkan sebagai dasar dalam memastikan setiap warga mendapatkan haknya secara adil.

Kegiatan ini turut dihadiri perangkat desa, RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pendamping desa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi dan akurasi data berbasis lapangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian