Perkuat Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu RI Konsolidasi Bersama Media Massa di Kota Malang

KOTA MALANG, SJP — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang bersama Bawaslu Republik Indonesia (RI) gelar agenda dengan media massa juga mahasiswa dalam tajuk 'Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024' di Latar Ijen Handcrafted Culinary Kota Malang.

Ali Imron selaku Humas Koordinator Bidang Humas, Hukum dan Media Bawaslu RI katakan jika agenda tersebut untuk memperkuat sinergitas dengan media massa dalam pemberitaan terkait pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang pernah diadakan juga dalam tahapan Pemilu Bulan Februari lalu.

"Saat ini konteksnya dalam tahapan Pilkada 2024 itu kita melakukan konsolidasi dengan media di 5 provinsi yang rawan tinggi. Rawan tinggi itu berdasarkan dari indeks kerawanan Pilkada 2024 itu ada di Sulawesi Utara ada di Sulawesi Selatan Nusa tenggara Timur, Kalimantan Timur dan juga Jawa Timur," kata Ali Imron kepada Suarajatimpost, Sabtu (8/11/2024).

Di sela kegiatan tersebut, Ali katakan jika Provinsi Jawa Timur masuk kategori rawan tinggi, ada 5 provinsi rawan tinggi termasuk Kabupaten dan Kota Malang.

"Kenapa di tempatkan di Malang kebetulan juga Malang ini masuk rawan tinggi untuk tingkat kabupaten kota, Kabupaten Malang dan kota Malang Kota Malang itu dari segi tahapan itu paling rawan di tahapan kampanye dan perhitungan suara," terangnya.

Ia menambahkan bahwa untuk memperkuat pemberitaan tentang pengawasan Pilkada tentunya dibutuhkan sinergi yang baik antara Bawaslu dengan media massa untuk turut mengawasi proses tahapan Pilkada ini khususnya di tahapan kampanye hingga perhitungan suara.

"Dari potensi (Rawan tinggi) kita sudah menyebarkan data dari temen-temen di provinsi dan kabupaten kota salah satu indikator untuk menilai rawan tinggi itu kita ada presentase di bagian puslitbang," tukasnya.

Menurutnya indikator pelanggaran di Kabupaten Malang/Kota malang saat kampanye salahsatunya banyaknya isu ujaran kebencian dan perusakan APK, kemudian politik uang, dan konflik antar pendukung Paslon.

"Jawa Timur itu ada 6 atau 5 ya kalau nggak salah ada kabupaten Malang Kota Malang Kabupaten Bangkalan Blitar Lamongan Bojonegoro itu masuk rawan tinggi sehingga bisa dikatakan Jawa Timur secara umum masuk kategori dalam tingkat provinsi ya masuk kategori rawan tinggi," tutupnya.

Senada dikatakan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), sekaligus Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang, M Hasbi Ash Shiddiqiy, dirinya sudah mengantongi aduan masyarakat juga berita dari media massa terkait pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye.

"Akhirnya kita rancang juga kita rilis juga kerawanan di Kota Malang dan memang saya akui memang tinggi itu hasil laporan dari teman-teman penyelenggara semuanya dan juga media makanya dari sampai sekarang kita masih menginput berita-berita," terang Hasbi.

Menurutnya hasil dari input bakal dicari valid tidaknya dan apakah bisa dikategorikan sebuah pelanggaran.

Hadir dalam agenda tersebut, Bawaslu RI dan Bawaslu Kota Malang, Ahmad Satryo Yudhantoko Nara sumber Jurnalis, Sugeng Winarno selaku narasumber dari akademisi. (*)

Editor: Rizqi Ardian