Penerapan SSA di Jember Ditolak Warga, Ini Aksinya

Kabupaten Jember, SJP- Masyarakat kawasan kampus tepatnya di Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau, Kecamatan Sumbersari, Jember, melakukan aksi anarkis dengan membongkar paksa barrier atau pembatas jalan di jalan kawasan kampus sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Satu Arah (SSA) gagasan pemkab Jember.

Aksi itu dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB, Rabu (1/11/2023). Puluhan warga berbagi tugas, ada yang berkendara motor berkeliling di ruas jalan sekitar kampus untuk memberikan himbauan kepada pengendara yang melintas.

Sementara warga lainnya membongkar paksa pembatas jalan dan mengarahkan kendaraan yang melintas untuk menerapkan arus lalu lintas dua arah.

Pantauan di sejumlah ruas jalan, pembatas jalan dan rambu-rambu tampak berserakan di bahu jalan dan kini ruas jalan di kawasan kampus menjadi dua arah.

"Sejak diterapkan SSA ini kan akses jalan jadi terlalu jauh, selain itu juga kasihan orang-orang yang jualan (di sekitar wilayah kampu) iniloh," kata Nur Hasan.

Pria warga Jalan Kalimantan ini mengatakan, aksi yang dilakukan kompak dilakukan secara bersamaan. Karena warga menilai sejak diterapkan SSA tidak memberikan manfaat.

"Kalau satu arah (sebelumnya) kendaraan ini (mobil dan motor) malah (saling) kebut-kebutan banter semua," ujarnya dengan ekspresi wajah marah.

Senada dengan yang disampaikan Nur Hasan, Perwakilan Paguyuban Warga Tegal Boto Abdul Khadar mengatakan, bentuk protes yang dilakukan warga sekitar kawasan kampus adalah bentuk protes murni ungkapan kekesalan warga pasca diterapkan SSA.

"Yang jelas jarak tempuh kendaraan yang awalnya pendek jadi jauh. sehingga ini adalah bentuk protes warga. selain itu juga berdampak dari sisi ekonomi dan lainnya," ucap Khadar.

"Dari penerapan satu arah ini, juga terjadi aksi kebut-kebutan dan menyebabkan beberapa kali kecelakaan. Bahkan kemacetan itu pun juga tidak bisa dihindari, seperti di Jalan Mastrip bagian timur itu menumpuk kendaraan di sana. Jadi menurut saya, dari hal ini (penerapan SSA) kebijakannya masih terlalu dini," sambungnya.

Menurut pria warga Jalan Jawa itu, seharusnya Dishub Jember sebagai pemangku kebijakan menerapkan regulasi lain yang lebih baik

"Sehingga kami imbau kepada Dishub mungkin lebih tepat melakukan penataan parkir, mungkin sebelumnya 60 atau 90 derajat, kita nolkan atau paralel. Kemudian melakukan penataan PKL secara humanis mungkin, karena mereka kan urusan perut. jika ada yang agak nakal bisa ditata lebih baik, mungkin begitu," tuturnya.

Sementara itu menanggapi aksi warga itu, Kadishub Jember Agus Wijaya mengatakan jika kebijakan yang dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi dari uji coba SSA yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Karena ini menyangkut stabilitas keamanan maka harus dibedakan saya sebagai pejabat bidang teknis bidang transportasi. sehingga hal ini menyangkut soal stabilitas. Terkait SSA ini kita hanya menjalankan tugas, semua ada yang mengetuai," kata Agus saat dikonfirmasi.

Jika dari hasil evaluasi terkait kebijakan SSA tidak tepat, kata Agus, mudah untuk mengambil keputusan lain jika harus dibatalkan.

"Kalau diminta cabut sebenarnya gampang kok, tinggal ada perintah ya tinggal cabut. Jika ada permintaan mengatur ataupun soal parkir. Kita kan sudah lakukan itu untuk Jalan Jawa, tapi Jalan Kalimantan belum. Tapi saat ditanya kenapa belum, ya klasik ya tentu karena soal anggaran," ulasnya.

Ditanya terkait pengaturan arus lalu lintas kenapa tidak dilakukan dengan menata atau menertibkan PKL terlebih dahulu, Kadishub mengatakan jika hal itu sudah ada yang menangani.

"Terkait PKL itu juga ada yang menangani, kan di situ ada Satpol PP, Diskop, dan Disperindag. Maka dari itu kita sosialisasikan dan OPD dapat saling terlibat. sehingga jadi saling berjalan. Sudah ada koordinasi dan ada di pak bupati. Kan kebijakan ada di beliau. Sebagai kepala daerah dan pemegang kekuasaan," jelasnya. (*)

Editor Queen Ve