Pemprov Jawa Timur Usulkan Status Darurat Bencana Non-Alam Imbas Lonjakan Kasus PMK
Penyakit ini menyebar di 27 kabupaten/kota, menjangkiti 259 kecamatan dan 659 desa di wilayah Jawa Timur. Kabar baiknya, tujuh kabupaten/kota berhasil mencatat nol kasus PMK sepanjang tahun 2024, termasuk Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya.
SURABAYA, SJP – Lonjakan tajam kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur, yang mencapai 588 kasus baru dalam sehari pada 29 Desember 2024, memicu keprihatinan dan langkah tegas dari Pemerintah Provinsi. Tanggapan ini termasuk usulan untuk menetapkan Status Darurat Bencana Non-Alam akibat wabah PMK yang telah berlangsung sejak 8 Desember 2024.
Selama bulan Desember, penyakit ini telah menyebar di 27 kabupaten/kota, menjangkiti 259 kecamatan dan 659 desa di wilayah Jawa Timur. Meskipun situasi ini mengkhawatirkan, terdapat kabar baik di mana tujuh kabupaten/kota berhasil mencatat nol kasus PMK sepanjang tahun 2024, termasuk Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya.
Dikutip dari jatimprov.go.id, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Jatim telah mengusulkan Status Darurat Bencana Non-Alam akibat wabah PMK. Penetapan ini diharapkan dapat memperkuat pengorganisasian bantuan dan mempermudah pelaksanaan langkah tanggap darurat.
Indyah Aryani mengungkapkan berbagai langkah yang telah diambil untuk menanggulangi penyebaran PMK. Antara lain, isolasi ternak yang terinfeksi, pengobatan simtomatis, pembatasan pergerakan ternak, serta disinfeksi rutin lingkungan kandang. Selain itu, vaksinasi massal PMK juga dilakukan sebagai langkah pencegahan.
"Selama tiga tahun terakhir, sebanyak 15.590.815 dosis vaksin telah dialokasikan, dengan realisasi mencapai 14.689.365 dosis atau sekitar 94%. Pada tahun 2024, sebanyak 5.415.422 dosis vaksin telah diberikan dari total alokasi 6.986.765 dosis yang direncanakan," katanya, Selasa (01/07/2025).
Namun, Dinas Peternakan Jawa Timur mengakui adanya kendala dalam ketersediaan obat-obatan yang hanya cukup hingga pertengahan Januari 2025. Vaksinasi swadaya juga belum optimal mengingat populasi hewan rentan yang mencapai 10,5 juta ekor.
Melalui usulan penetapan Status Darurat Bencana Non-Alam, Pemprov Jatim berharap dapat memperkuat pengorganisasian bantuan dan mempercepat tanggap darurat. Kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan berbagai asosiasi peternak juga ditingkatkan untuk menjamin distribusi bantuan dan efektivitas kebijakan pengendalian wabah. (**)
Editor : Danu S
What's Your Reaction?
