Pemkot Probolinggo Raih Penghargaan UHC Utama dari Wapres

Kota Probolinggo, SJP - Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H Maruf Amin, memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Probolinggo, Jawa Timur. 

Daerah-daerah tersebut diakui telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan tersebut diberikan oleh Wapres di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Kamis malam 8 Agustus 2024. 

Penghargaan UTC ini diterima langsung oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Probolinggo, Nurkholis.

"Alhamdulillah, ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam memberikan kemudahan akses layanan kesehatan kepada warganya, yang diapresiasi dengan penghargaan tertinggi dalam kategori utama," ujar Nurkholis di Jakarta. 

Menurutnya, penghargaan ini diberikan karena jumlah kepesertaan UHC di Kota Probolinggo melebihi 98 persen dari total populasi penduduk, dan program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019. 

Selain itu, angka cakupan kepesertaan aktif juga mencapai lebih dari 85 persen, tanpa adanya tunggakan hingga tahun 2023.

Nurkholis juga menekankan pentingnya upaya koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPJS Kesehatan. 

Pihaknya berharap agar seluruh warga Kota Probolinggo dapat tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

Fasilitas kesehatan sebagai pendukung juga terus ditingkatkan, sehingga layanan kesehatan yang layak dapat terpenuhi.

Wapres K.H. Ma'ruf Amin sendiri memberikan apresiasi terhadap pencapaian UHC di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS. 

"Pencapaian ini tidak terlepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah," ujar Wapres.

Wapres juga menegaskan bahwa evaluasi terus-menerus diperlukan dalam pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet. 

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," tambahnya.

Dalam acara tersebut, Pj Wali Kota Nurkholis didampingi oleh Kadinkes PPKB dr NH. Hidayati, Kadinsos PPPA Rey Soewigtyo, Plt Kadispendukcapil Pujo Agung Satrio, dan Inspektur Puji Prastowo. (**)

Editor: Tri Sukma