Menpan RB Resmikan 16 MPP, Salah Satunya Kota Probolinggo

Kota Probolinggo, SJP - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas telah sukses meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo bersama dengan 15 MPP lainnya dalam acara yang dilaksanakan secara serentak di Jakarta pada hari Kamis (07/03).

Acara ini dihadiri oleh 16 kepala daerah yang turut hadir secara langsung di lokasi, termasuk Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurkholis. 

Selain itu, 60 kepala daerah lainnya juga ikut serta dalam acara tersebut secara hybrid.

"Dengan peresmian MPP fisik di Kota Probolinggo, kami mengukuhkan komitmen kami untuk menuju MPP digital," ujar Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo. 

Setelah peresmian MPP fisik, Nurkholis menyatakan bahwa pihaknya akan segera bekerja sama untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mempermudah akses terhadap pelayanan yang terintegrasi secara digital.

"Pelayanan digital saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kami akan segera berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mewujudkan pelayanan digital yang terintegrasi," tambahnya. 

Nurkholis juga menjelaskan bahwa langkah-langkah menuju MPP digital sedang dilakukan, dan diharapkan dapat segera terwujud di Kota Probolinggo.

Di sisi lain, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang hadir secara langsung dalam peresmian tersebut. 

Suami Bupati Banyuwangi Ipuk itu juga menjelaskan bahwa pelayanan digitalisasi akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

"MPP digital dibangun sebagai langkah percepatan integrasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-services). Ini merupakan dukungan bagi penyelenggaraan MPP fisik, sehingga pelayanan dapat lebih efektif dan efisien," jelasnya. 

Azwar Anas menegaskan bahwa dengan menggunakan pelayanan digital, masyarakat hanya perlu memasukkan data sekali, memiliki satu akun untuk berbagai e-services, dan layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat elektronik.

"Saya berharap semua penyelenggara MPP dapat memanfaatkan platform MPP, karena pengembangan pelayanan publik digital yang terintegrasi merupakan hal yang tak terhindarkan. Ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih ramah pengguna," tambah Azwar Anas. 

Tak hanya Kota Probolinggo, 15 MPP yang melakukan penandatanganan prasasti secara digital diantaranya Kota Medan, Kabupaten Siak, Kabupaten Seluma, Kabupaten Sarolangun.

Kemudian Kabupaten Bangka, Kabupaten Mesuji, Kota Sukabumi, Kabupaten Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kota Banjarmasin, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Wonosobo.(**)

Editor: Tri Sukma