Kepesertaan JKN Tulungagung Terendah Ketiga di Jatim, BPJS Kesehatan Gencar Turun ke Desa dan Panggil Badan Usaha

TULUNGAGUNG, SJP - Kabupaten Tulungagung masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data per 1 Mei 2026, tingkat kepesertaan JKN di Tulungagung menjadi yang terendah ketiga di Jawa Timur.

Dari total penduduk sebanyak 1.142.607 jiwa, peserta JKN di Tulungagung tercatat sebanyak 965.760 jiwa atau setara 84,52 persen. Angka tersebut menempatkan Tulungagung di peringkat ke-36 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dari sisi cakupan kepesertaan.

Tak hanya itu, dari sisi keaktifan peserta, Tulungagung juga berada di posisi ke-36 se-Jawa Timur. Dari total peserta yang terdaftar, hanya 689.150 peserta yang berstatus aktif, sementara 276.610 peserta lainnya tidak aktif. Tingkat keaktifan peserta saat ini berada di angka 60,31 persen.

Padahal, untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC), kepesertaan JKN minimal harus mencapai 98 persen dari jumlah penduduk. Artinya, Tulungagung masih membutuhkan tambahan sekitar 153.995 peserta untuk mencapai target UHC sebesar 1.119.755 jiwa.

Sementara untuk memenuhi target keaktifan peserta sebesar 80 persen, jumlah peserta aktif yang dibutuhkan mencapai 914.086 jiwa. Dengan kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan sekitar 224.936 peserta aktif.

Segmen Mandiri Masih Menjadi Tantangan

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN masih mendominasi kepesertaan JKN di Tulungagung dengan total 394.747 peserta. Dari jumlah tersebut, 313.666 peserta aktif dan 81.081 peserta tidak aktif.

Sementara itu, peserta yang iurannya dibayarkan melalui APBD Kabupaten Tulungagung atau segmen PBPU BP Pemda tercatat sebanyak 172.617 peserta, terdiri atas 99.643 peserta aktif dan 72.974 peserta nonaktif.

Pada segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, jumlah peserta mencapai 194.550 jiwa. Namun hampir separuhnya, yakni 92.285 peserta, tercatat tidak aktif.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, mengakui bahwa tingkat kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri masih menjadi tantangan utama.

"Kalau untuk yang mandiri memang masih rendah. Masyarakat kebanyakan membayar iuran ketika membutuhkan layanan kesehatan. Ketika tidak membutuhkan, semangat gotong royongnya masih perlu kita tingkatkan lagi," ujar Fitriyah, Jumat (19/6/2026).

Menurut Fitriyah, prinsip JKN adalah gotong royong, sehingga keberlangsungan program sangat bergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran secara rutin, bukan hanya saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

BPJS Keliling Hingga Pengawasan Perusahaan

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui program BPJS Keliling yang menyasar desa-desa.

"Kami turun langsung ke desa-desa melalui JKN Keliling atau BPJS Keliling untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar maupun yang membutuhkan informasi terkait JKN," kata Fitriyah.

Selain menyasar masyarakat umum, BPJS Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program JKN.

Menurut Fitriyah, setiap minggu pihaknya memanggil sekitar 120 badan usaha untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.

"Untuk segmen pekerja penerima upah badan usaha, kami melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan setiap minggu. Sebanyak 120 badan usaha kami panggil untuk memastikan seluruh karyawannya terdaftar dalam program JKN," jelasnya.

Data menunjukkan, segmen pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU) memiliki total 109.996 peserta, dengan 85.087 peserta aktif dan 24.909 peserta tidak aktif.

Di tengah masih rendahnya capaian kepesertaan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung disebut mulai mengambil langkah percepatan. Berdasarkan informasi yang diterima BPJS Kesehatan, Pemkab menargetkan peningkatan kepesertaan JKN hingga mencapai 90 persen pada akhir tahun 2026.

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari Pak Sekda, Pemda menargetkan akhir tahun nanti kepesertaan JKN di Tulungagung meningkat dari sekitar 85 persen menjadi 90 persen," ungkap Fitriyah.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah telah mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan membentuk Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC).

"Nanti seluruh OPD akan bergerak bersama. Tim percepatan UHC sudah dibentuk dan saat ini juga sedang dihitung kecukupan anggarannya," katanya.

Fitriyah menegaskan bahwa UHC tidak hanya berbicara mengenai jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Karena itu, selain meningkatkan kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan juga berupaya memperkuat layanan kesehatan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas.

"UHC itu tidak hanya terkait kepesertaan, tetapi juga pemerataan akses layanan. Karena itu kami menambah dua klinik lagi di wilayah yang masih membutuhkan fasilitas kesehatan," jelasnya.

Selain penambahan fasilitas kesehatan, evaluasi dan monitoring pelayanan juga terus dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), serta Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya.

"Kami memastikan seluruh pelayanan di fasilitas kesehatan memenuhi standar dan tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian