Gelar Media Gathering, DPD PKS Kota Malang Utarakan Target di Pilkada 2024
Dalam kegiatan media gathering tersebut, PKS Kota Malang menargetkan bisa menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Malang yang dijadwalkan bakal digelar pada Rabu 27 November 2024 mendatang.
Kota Malang, SJP - Setelah berhasil menambah raihan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu, dari 6 kursi menjadi 7 kursi.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang menggelar media gathering.
Dalam kegiatan media gathering tersebut, PKS Kota Malang menargetkan bisa menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Malang yang dijadwalkan bakal digelar pada Rabu 27 November 2024 mendatang.
Target tersebut lantaran, pada pileg 2024 lalu, PKS Kota Malang memperoleh peningkatan perolehan suara, dari 50.036 suara di Pemilu 2019 menjadi 66.349 suara pada Pemilu 2024 atau bertambah 16.313 suara.
Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo mengatakan, dalam Pilkada 2024 mendatang, pihaknya menginginkan ikut mengambil bagian dalam perhelatan itu, tentunya akan mengusung bakal calon Wali Kota atau wakil Wali Kota Malang, dan saat ini sudah memasuki tahapan penyaringan bakal calon peserta kepala daerah.
"Di Pemilukada Kota Malang tahun 2024, kami ingin ambil bagian, kami mentargetkan menang, kami sudah tahap penyaringan bakal calon. Tentu saja, harus berkoalisi dengan partai politik lain," ucapnya, saat ditemui awak media, Senin (1/4/2024).
Pria yang akrab disapa Djoko ini menjelaskan, dalam penyaringan bakal calon tersebut, sudah ada sekitar 10 nama bacalon, yang nantinya akan dikerucutkan menjadi 4 besar serta 2 besar.
"Saat ini sudah ada yang pendekatan, ada yang dari kader serta dari luar kader. Dalam penyaringan, nantinya 4 besar akan dikirim ke DPW. Sedang 2 besar dikirim ke DPP. Tentunya, harus mumpuni dan rekam jejak yang baik," jelasnya.
Djoko mengaku, PKS tentunya akan memprioritaskan calon dari kader, akan tetapi komunikasi politik dengan sejumlah tokoh serta partai politik, terus dilakukan, hingga nantinya, turun surat rekomendasi.
"Kalau tentang koalisi nasional saat Pilihan Presiden akan diterapkan di Malang itu bisa iya bisa tidak. Karena di daerah, tidak serta merta sama dengan pusat. Menyesuaikan saja. Namun, memang ada arahan untuk itu. Ya kenapa tidak," tandasnya (*)
Editor: Tri Sukma
What's Your Reaction?
