Ekspor Kopi Bondowoso Mulai Meredup, Ini Kata DPKP
Ekspor kopi ternyata tetap dilakukan oleh petani melalui pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena petani ingin menghindari jeratan pajak.
BONDOWOSO, SJP – Popularitas kopi asli Bondowoso yang kian meredup menjadi kekhawatiran sebagian besar petani kopi di Bumi Ki Ronggo. Karena, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, belum bisa mengembangkan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini.
Bahkan, keseriusan pemerintah kian melemah, karena kerja sama pengembangan kopi dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) telah berakhir dan hingga saat ini MoU (Memorandum of Understanding) belum juga diperpanjang.
Kondisi tersebut membuat ekspor komuditi yang pernah mendunia di zaman ‘Bondowoso Republik Kopi’ ini, kian tenggelam dan tergeser dengan produk kopi dari kabupaten lain
Kekhawatiran petani kopi ini disampaikan oleh salah seorang petani asal Desa Sumber Salak, Kecamatan Curahdami dalam rangkaian acara talkshow Festival Tembakau dan Kopi Nusantara (FKN) ke-7 tahun 2024, di Bondowoso pada Sabtu (26/10/2024) kemarin.
“Kami menginginkan agar Pemkab bisa bersama-sama mengembangkan kopi Bondowoso dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Hendri Widotono, mengklaim, ekspor kopi sebenarnya tetap dilakukan oleh petani.
“Tetap dieskpor melalui pihak kedua, karena petani Bondowoso ingin menghindari pajak,” urainya, Ahad (27/10/2024).
Namun, dirinta tidak menampik jika sampai saat ini masih banyak kendala yang dihadapi, misalnya dari bagian inkonsistensi terhadap kualitas kopi dan produktivitas kopi yang terkadang masih belum mampu memenuhi permintaan pasar ekspor.
"Bukan tidak ekspor. Tetap ekspor. Tetapi undercover, beliau di bawah tangan. Petani kita sudah pinter-pinter," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hendri, saat ini kondisi fiskal pertanian Bondowoso sangat sempit. Karena, 75 persen anggarannya ditopang dari cukai yang difokuskan untuk tembakau dan sedikit untuk pangan.
“Selain itu, politik anggaran ini diputuskan atas pemerintah kabupaten dan legislator. Sebagai OPD user, kami hanya menerima saja dari kebijakan itu," ungkapnya.
Namun begitu, DPKP telah melakukan terobosan kerja sama dengan pihak lain, dan tidak bergantung pada APBD. Salah satunya dengan Bank Indonesia.
“Kami tetap optimistis dengan berbagai upaya kerja sama dengan pihak ketiga dan itu bukti keberpihakan kita terhadap kopi BRK," tandasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
