DPRD Tantang Wali Kota Percepat Reformasi dan Pemerataan Infrastruktur
Di balik berbagai prestasi yang diraih, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu tetap menyoroti tantangan yang harus segera diatasi, khususnya terkait reformasi birokrasi dan pemerataan infrastruktur. Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2024, DPRD menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan harus didorong dengan langkah-langkah yang lebih agresif.
KOTA BATU, SJP – Kota Batu mencatat berbagai pencapaian positif sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,04 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,06 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 79,07 menjadi 79,69, menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor.
Namun, di balik berbagai prestasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu tetap menyoroti tantangan yang harus segera diatasi, khususnya terkait reformasi birokrasi dan pemerataan infrastruktur.
Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2024, DPRD menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan harus didorong dengan langkah-langkah yang lebih agresif.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu Punjul Santoso pada Rabu (19/3/2025) menyampaikan, bahwa meskipun capaian ekonomi dan sosial di Kota Batu menunjukkan tren positif, masih terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur dan birokrasi yang perlu dibenahi.
"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada pekerjaan rumah besar, yaitu percepatan reformasi birokrasi dan pemerataan infrastruktur. Jangan sampai kesenjangan ini justru menghambat pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya," tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD menyoroti bahwa meskipun Kota Batu terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan, pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah masih belum merata.
Jalan-jalan utama yang menopang sektor pariwisata dan pertanian masih memerlukan peningkatan kualitas, sementara beberapa daerah pinggiran masih minim akses layanan publik.
Selain itu, Punjul juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Mereka menilai bahwa digitalisasi layanan masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan agar mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
"Kota Batu punya potensi besar, tapi kita tidak boleh lengah. Infrastruktur yang belum merata bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara birokrasi yang lambat bisa membuat investor ragu untuk masuk. Ini yang harus menjadi perhatian utama di tahun 2025," tambahnya.
DPRD Kota Batu kedepannya juga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas laporan secara detail dan menyusun rekomendasi bagi pemerintah daerah. Asmadi memastikan bahwa DPRD akan memantau ketat pelaksanaan program 2025 agar target pembangunan bisa tercapai dengan lebih maksimal.
"Kami akan memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata. Jangan sampai capaian bagus di 2024 justru stagnan di tahun depan," tutupnya.
Menanggapi tantangan dari DPRD, Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi khusus untuk mempercepat reformasi birokrasi dan pemerataan infrastruktur pada tahun 2025.
"Tema pembangunan Kota Batu tahun 2025 adalah 'Penguatan Inovasi dan Daya Saing SDM untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusi' Fokus utama yang akan dijalankan meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi untuk mempermudah pelayanan publik, kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan yang masih tertinggal, dan peningkatan sektor ekonomi berbasis pariwisata dan pertanian untuk menciptakan lapangan kerja baru," urainya.
Orang nomor satu di Kota Batu tersebut juga mengakui bahwa pihaknya menyadari masih ada tantangan dalam pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, tahun 2025 akan menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang belum mendapatkan perhatian optimal.
"Untuk itu kami siap berkolaborasi dengan DPRD untuk menyusun kebijakan yang lebih strategis guna menjawab tantangan yang ada. Karena dengan kolaborasi yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif, diharapkan Kota Batu dapat terus berkembang sebagai kota yang maju, inovatif, dan berdaya saing tinggi," pungkasnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?

