DPRD dan Bupati Pasuruan Sepakati KUA-PPAS 2026, Fokus Pendidikan dan Infrastruktur

PASURUAN, SJP — DPRD Kabupaten Pasuruan menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, menyampaikan dokumen KUA-PPAS 2026 sudah dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan bersama bupati dan pimpinan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan.

“Banggar berpendapat KUA-PPAS tahun anggaran 2026 layak untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan penandatanganan kesepakatan antara bupati dan pimpinan DPRD,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Dalam laporannya, Agus menjelaskan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp3,499 triliun. Angka itu bersumber dari pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana transfer, serta pendapatan sah lainnya.

Kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan menjaga keseimbangan fiskal.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengentasan kemiskinan.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang transparan, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.

“DPRD mendorong alokasi anggaran yang proporsional untuk program prioritas daerah, dengan memperhatikan pemerataan antarwilayah kecamatan,” kata Agus.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyambut baik kesepakatan tersebut. Menurut dia, pembahasan KUA-PPAS 2026 menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terkait arah kebijakan anggaran daerah.

“Semua proses sudah kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Tujuannya satu, agar penganggaran tersusun dengan baik, benar, dan tepat, yang semuanya bermuara pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” kata Rusdi.

Rusdi juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh pihak yang telah memberi masukan konstruktif demi penyempurnaan dokumen KUA-PPAS 2026.

“Masukan ini sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan KUA-PPAS, demi mempercepat terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang lebih baik lagi,” lanjutnya.

Rusdi menegaskan, tidak ada pengurangan anggaran untuk sektor pendidikan, terutama terkait honor guru non-aparatur sipil negara (ASN). Dana tersebut dipastikan tetap menjadi program prioritas pemerintah daerah.

“Untuk dana pendidikan tidak ada pengurangan sesuai dengan program prioritas kita, terutama untuk honor guru PAUD maupun guru non-ASN. Sementara sekolah negeri seluruhnya sudah tercakup PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak),” jelasnya. (***)

Editor: Ali Wafa