DPRD Akan Bentuk Pansus Guna Bahas LKPJ 2023 Pemkot Surabaya

Surabaya, SJP - DPRD Kota Surabaya berencana akan membentuk tim khusus (Pansus) guna bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam sidang paripurna pada Rabu (20/3/2024).

Laporan kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah Kota Surabaya sendiri disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya yakni Armuji.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti atau yang akrab disapa Reni itu menjelaskan bahwa timsus ditujukan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pemkot Surabaya.

"Laporan pemkot tadi sudah di sampaikan melalui sidang paripurna secara kuantitatif atau dengan angka, jadi tugas pansus nanti untuk menyoroti dari apa yang menjadi fungsi DPRD untuk apa-apa tadi yang disampaikan," terang Reni ketika dikonfirmasi wartawan Suara Jatim Post, Kamis (21/3).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi kinerja Pemkot Surabaya yang baginya telah menunjukkan progres dan pencapaian yang baik, namun masih ada beberapa sektor yang harus ditingkatkan dan diperbaiki.

Beberapa poin laporan Pemkot yang digaris bawahi oleh Reni sendiri meliputi penuntasan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengendalian bencana banjir, kemacetan, pariwisata hingga sektor pendidikan.

"Contoh penanganan pengangguran, Pemkot sudah banyak melakukan upaya mulai dari rumah padat karya, MoU dengan swasta, dibukanya Jobfair dan pemanfaatan ASSiK dari Disperinaker," terang Reni.

"Namun fakta dilapangan ternyata ditemukan banyak PR, terutama untuk anak fresh graduate yang masih sulit mencari pekerjaan, nah itu nanti akan kita dalami bersama," imbuhnya.

Selain bahasan yang disampaikan oleh Pemkot, Reni juga menyoroti perihal lain yang tidak sempat disampaikan dalam sidang paripurna, yaitu kebutuhan hunian warga.

"Saat ini jumlah penduduk Surabaya sangat padat, tapi pemenuhan rumah itu tidak mudah karena kapasitas rusun terbatas dan harga rumah juga mahal," beber Reni.

"Pemkot sejauh ini masih menyentuh perbaikan rumah tidak layak huni, lalu bagaimana dengan yang tidak memiliki rumah dan membutuhkan unit rusun? itu yang masih jadi problem kita," tambahnya.

Reni berharap dengan hadirnya timsus untuk melakukan pembahasan mengenai LKPJ 2023 yang telah disampaikan dalam sidang Paripurna, Pemkot Surabaya bisa meningkatkan kinerja dan menjadi pembelajaran untuk progres pengembangan Kota Surabaya mendatang.(*)

Editor: Tri Sukma