Dorongan KPK, Pemkab Bondowoso Bakal Reaktivasi Pasar Hewan Terpadu

BONDOWOSO, SJP – Upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mewujudkan lumbung ternak di Jawa Timur mulai menunjukkan arah nyata. Salah satunya melalui rencana reaktivasi Pasar Hewan Terpadu Selolembu di Kecamatan Curahdami.

Namun, lebih dari sekadar membuka kembali fasilitas yang sudah lama tidak beroperasi itu, langkah ini juga menjadi bentuk pelaksanaan arah kebijakan dan dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemerintah daerah berani berinovasi dan menciptakan peluang kerja sama dengan pihak ketiga, bukan hanya bergantung pada dana transfer pusat.

“Sesuai arahan KPK, dengan fiskal yang terbatas kita tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pusat. Kita harus menciptakan peluang, misalnya melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, Senin (6/10/2025).

Menurut Hendri, arahan tersebut menjadi penyemangat baru bagi Pemkab Bondowoso untuk berpikir lebih kreatif dalam mengelola aset daerah. 

“Kita andalkan nanti ada tangan dingin dari pihak-pihak yang bisa diajak untuk mengaktifasi,” tambahnya.

Selain pasar hewan, Pemkab juga menyiapkan langkah serupa untuk mengoptimalkan Balai Benih Ikan (BBI) Sumber Wringin yang memiliki lahan seluas dua hektare. 

Hendri menyebutkan, fasilitas ini berpotensi besar untuk dikembangkan, terutama jika mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah pusat.

“Itu aset yang belum berjalan optimal. Kalau memang ada peluang bantuan dari pusat, kenapa tidak? Segala cara akan ditempuh untuk mengaktifasi,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini juga menegaskan bahwa cita-cita menjadikan Bondowoso sebagai daerah unggulan sektor peternakan bukanlah hal baru. 

“Ini sudah menjadi cita-cita sejak bupati-bupati sebelumnya. Sekarang kita coba gagas lagi, dengan cara yang lebih kolaboratif dan transparan,” katanya.

Langkah reaktivasi ini juga mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). 

Menurutnya, optimalisasi pasar hewan tidak hanya berbicara tentang perbaikan fisik, tetapi juga membangun kesepahaman dan keterlibatan semua pihak.

“Reaktivasi pasar ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga tentang membangun kesepahaman. Harus ada studi mendalam, sosialisasi dengan para pedagang, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan agar transisi berjalan mulus,” katanya.

Pemkab berencana melibatkan sejumlah OPD seperti Disnakkan, Dinas BSBK, dan Diskoperindag dalam tahapan teknis.

Akses jalan menuju pasar akan menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas BSBK, sementara koordinasi lintas sektor akan dipimpin langsung oleh Asisten II Sekda. (*)

Editor : Rizqi Ardian