Direktur RSUD Jombang Bantah Isu Rangkap Jabatan di Tengah Merosotnya Mutu Pelayanan

JOMBANG, SJP – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, dr. Pudji Umbaran, menanggapi isu penurunan kualitas pelayanan yang diduga berakar dari praktik rangkap jabatan di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jombang tersebut. 

Pudji membantah tudingan bahwa seorang pejabat berinisial HD mengemban empat posisi strategis sekaligus.

"Tidak benar," ujar dr. Pudji Umbaran saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/5/2026).

Pudji mengklarifikasi status kepegawaian HD yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Ia membenarkan bahwa secara definitif, HD menjabat sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis. Namun, Pudji mengakui HD juga diberi mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pelaporan dan Evaluasi untuk mengisi kekosongan jabatan pascapensiunnya pejabat terdahulu.

"Saat ini HD sebagai Ka Instalasi Rekam Medis (definitif). Karena Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pensiun, sementara tugasnya sangat erat dengan Instalasi Rekam Medis, maka saudara HD saya tunjuk sebagai Plt Kasubag Pelaporan dan Evaluasi (tugas tambahan). Tugas lainnya sudah kita hentikan saat saudara HD ditunjuk sebagai Plt tersebut," beber Pudji.

Pernyataan tersebut sekaligus menyanggah informasi yang beredar bahwa HD masih menjabat sebagai Wakil Kepala Instalasi Pemberkasan dan Klaim Jaminan Kesehatan (IPKJK) serta Plt Perencanaan.

Isu ini mengemuka seiring munculnya laporan yang mengindikasikan standar pelayanan publik di RSUD Jombang mengalami penurunan signifikan. 

Masyarakat mulai mempertanyakan kebijakan mutasi Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah kepemimpinan dr. Pudji Umbaran yang dinilai tidak rasional.

Informasi dari sumber internal menyebutkan adanya pergeseran sedikitnya sepuluh personel kompeten dari unit vital seperti Poli Jiwa, VCT, dan unit rawat jalan. Posisi mereka digantikan oleh petugas yang dinilai belum menguasai standar konseling maupun teknis pelayanan. Hal ini berdampak pada keluhan pasien mengenai lambatnya birokrasi dan ketidakefektifan komunikasi.

"Terjadi degradasi kualitas SDM secara masif. Penempatan personel tidak lagi berbasis pada keahlian, melainkan kebijakan mutasi yang mengabaikan aspek fungsional," ungkap sumber yang enggan identitasnya dipublikasikan tersebut. 

Selain persoalan manajerial SDM, infrastruktur fisik juga tidak luput dari kritik. Desain loket rawat jalan yang terlalu tinggi dinilai menghambat aksesibilitas dan kenyamanan pasien saat berinteraksi dengan petugas.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan mutasi besar-besaran tersebut, Pudji Umbaran tidak memberikan penjelasan substantif. Ia justru meminta rincian identitas pelapor sebagai syarat untuk memberikan klarifikasi.

"Keluhannya apa? Di mana, oleh siapa, dan nama siapa? Kami butuh detailnya untuk klarifikasi yang jelas," ujar dr. Pudji saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kemarin. (*) 

Editor: Syaiful Aries