Dinilai Tidak Becus dan Egois, DPRD Desak Bupati Malang Copot Kepala DPKPCK
Tidak hanya sistem yang perlu dirombak, tetapi kepemimpinan pada perangkat daerah tersebut juga harus diganti karena gagal total menjalankan roda organisasi.
MALANG, SJP — Kinerja buruk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang memicu kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, fraksi tersebut bahkan mendesak Bupati Malang segera mengevaluasi dan mencopot pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak becus tersebut.
Melalui juru bicaranya, Redam Guruh Krismantara, Fraksi PDI Perjuangan membongkar rapor merah DPKPCK yang dinilai gagal membangun komunikasi kelembagaan, tidak tanggap merespons aspirasi masyarakat, serta abai dalam menindaklanjuti berbagai usulan pembangunan yang disalurkan melalui DPRD.
"Kami memandang perlu adanya pembenahan serius terhadap tata kelola pelayanan dan pola komunikasi kelembagaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang," tegas Redam dalam rapat paripurna yang digelar Senin (15/6/2026).
Menurutnya, hubungan kemitraan antara DPKPCK dan DPRD sangat buruk, padahal DPRD memiliki fungsi penganggaran, legislasi, serta pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menilai manajemen DPKPCK cenderung tertutup sehingga sejumlah masukan dan aspirasi krusial yang disampaikan DPRD kerap kali dimentahkan dan tidak ditindaklanjuti secara maksimal.
"Mengabaikan komunikasi, koordinasi maupun masukan yang disampaikan DPRD bukan sekadar persoalan etika birokrasi, melainkan berpotensi mencederai prinsip checks and balances yang menjadi roh demokrasi pemerintahan daerah," ujar Redam.
Selain bobroknya pola komunikasi, fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga membeberkan mandeknya sejumlah usulan pembangunan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya pada sektor pendidikan.
Proyek fisik sekolah berjalan sangat lamban, padahal laporan kerusakan fasilitas sekolah yang mengancam keselamatan siswa telanjur menumpuk dan butuh penanganan darurat.
"Jangan sampai birokrasi menjadi begitu sibuk mempertahankan ego kelembagaannya hingga lupa bahwa keselamatan anak-anak sekolah adalah prioritas yang tidak boleh ditawar," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menelanjangi keterlambatan pelaksanaan sejumlah agenda strategis yang menjadi wewenang DPKPCK.
Lambatnya kinerja OPD ini dinilai sebagai bukti nyata buruknya manajemen kebijakan dan rapuhnya tata kelola pembangunan dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
Atas rentetan kegagalan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan evaluasi total terhadap Kepala DPKPCK Kabupaten Malang. Bahkan, fraksi tersebut merekomendasikan pelaksanaan uji kompetensi ulang karena meragukan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pejabat yang bersangkutan.
"Kami merekomendasikan dilakukannya uji kompetensi ulang sebagai bentuk evaluasi objektif untuk memastikan jabatan strategis tersebut ditempati figur yang memiliki kapasitas teknokratis, kemampuan komunikasi publik, sensitivitas politik pemerintahan serta kecakapan menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi kebijakan yang konkret dan terukur," tegasnya.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, ketidakbecusan dinas ini dalam mengeksekusi program pembangunan harus diselesaikan. Tidak hanya sistem yang perlu dirombak, tetapi kepemimpinan pada perangkat daerah tersebut juga harus diganti karena gagal total menjalankan roda organisasi.
"Ketika pembangunan mulai kehilangan arah, maka yang pertama kali harus dievaluasi bukan peta jalannya, melainkan nahkoda yang memegang kemudinya," pungkas Redam. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
