Difasilitasi DPRD Jember, Pedagang Pasar Lojejer Desak Tutup Indomaret

JEMBER, SJP - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penolakan toko Indomaret di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember oleh masyarakat setempat.
 
Dari hasil pembahasan tersebut, ada beberapa temuan yang didapatkan. Salah satunya soal belum lengkapnya perizinan pendirian toko berjaringan tersebut.

Pemilik toko kelontong di Desa Lojejer, Bahrul Ulum mengatakan, penolakan warga karena persoalan jarak pembangunan toko Indomaret yang terlalu dekat jaraknya dengan pasar.

"Kami melihat pembangunan toko berjaringan itu sangat dekat jaraknya, sekitar 50 meter dari pasar," ucapnya saat RDP bersama Komisi B DPRD Jember, Kamis (30/1/2025).

Ulum menceritakan, sebelumnya bangunan tersebut dikatakan akan dibangun showroom. Namun akhirnya, bangunan tersebut justru berdiri sebagai toko Indomaret. 

"Awalnya itu katanya mau dibuat showroom. Tapi kok setelah jadi dibuat toko berjaringan dan sudah ada logo Indomaret" imbuhnya.

Ulum menyampaikan, dalam meminta persetujuan warga setempat, tidak pernah melibatkan para paguyuban pasar tradisional. Sehingga menciptakan polemik di tengah masyarakat.

"Warga ini tidak pernah diajak ngobrol. Bahkan sampai ada tanda tangan persetujuan pembangunan toko berjaringan dari warga dan bukan dari para pemilik toko di sekitar lokasi," terangnya.

Selain itu, dalam mengumpulkan tanda tangan tersebut, warga yang membubuhkan tanda tangan ditengarai diberikan sejumlah uang.

"Jadi ada yang diberikan uang setelah memberikan tanda tangan, ya sekitar Rp50 sampai Rp100 ribu. Ada sekitar 15 orang. Ini yang meminta tanda tangan ketua RT setempat." tegasnya.

Menurut Ulum, bila toko Indomaret itu tetap dibangun, maka akan berdampak pada toko kelontong di sekitar lokasi tersebut.

"Ini pasti berdampak pada kami. Karena yang kami jual juga sama dengan yang ada di toko berjaringan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, penjual jamu tradisional di Desa Lojejer, Ardi Pujo Prabowo menilai, persoalan pembangunan Indomaret itu akan membuat toko kelontong di sekitarnya sepi pembeli.

"Pasti akan sepi. Termasuk juga persoalan perizinan pembangunan toko berjaringan tersebut tidak sesuai aturan yang tertuang dalam Perda 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan," tegasnya.

Dia mengungkapkan, paguyuban pedagang pasar tradisional meminta agar toko berjaringan yang akan dibuka itu segera ditutup dan tidak beroperasi.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD kabupaten Jember, Candra Ary Fianto mengaku telah mendapatkan banyak informasi perihal polemik tersebut.

"Intinya, kami akan evaluasi. Kami sudah dapat bahan lengkap. Kami akan lakukan koordinasi dengan semua pihak," paparnya. (*)

Editor: Ali Wafa