Core Indonesia: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Dicapai dengan Pendekatan Industrialisasi

Suarajatimpost.com - Center of Reform on Economics (Core) Indonesia berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dapat tercapai jika pemerintah beralih dari pendekatan deindustrialisasi ke industrialisasi. Presiden terpilih menargetkan pertumbuhan ekonomi ini dalam beberapa tahun ke depan.

Hendri Saparini, seorang ekonom dari Core Indonesia, mengusulkan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan negara menengah.

Pertama, menerapkan pendekatan Ekonomi Pancasila yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Ini mencakup demokrasi ekonomi, di mana pemerintah memberikan akses dan melibatkan semua pihak dalam aktivitas ekonomi untuk memajukan industri.

“Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan kesulitan mendapatkan pendapatan karena tidak punya kesempatan kerja. Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja. Hanya, pemerintah perlu membuat kebijakan ekonomi agar setiap orang bisa melakukan sesuatu yang produktif," jelas Hendri dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (18/10/2024).

Pendekatan kedua adalah merevitalisasi industri. Hendri menekankan pentingnya belajar dari negara-negara maju yang berhasil melakukan lompatan ekonomi melalui industrialisasi. Sementara itu, Indonesia mengalami deindustrialisasi dini. Revitalisasi industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui pengembangan industri dasar dan penggerakan sektor-sektor di berbagai daerah.

“Selanjutnya, industri manufaktur bisa dijadikan jangkar untuk membangun  backward dan forward linkage antara antara BUMN dan pihak swasta seperti usaha mikro kecil dan menengah,” tambah Hendri.

Pendekatan ketiga adalah mengimplementasikan strategi industri yang lebih inovatif di tengah perubahan global. Pemerintah perlu menjadikan industri pemastian sebagai pilar dalam revitalisasi dan memperkuat kebijakan industri. Layanan pemastian dari beberapa BUMN, seperti penjaminan mutu dan sertifikasi, sangat penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi.

Hendri juga menekankan bahwa kebijakan hilirisasi industri tambang memerlukan validasi kandungan nikel, bauksit, dan mineral lainnya. Kebijakan ini penting untuk meminimalkan perbedaan antara pelaku usaha di sektor hulu dan hilir serta memastikan standar kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan hasil tambang.

"Dengan adanya kebijakan pemastian kandungan bahan tambang ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan juga bisa dicegah," tutup Hendri. (**)

sumber: investor.id
Editor : Rizqi Ardian