Bupati Jember Manfaatkan Kawasan Hutan dan Perkebunan Untuk Pengentasan Kemiskinan

JEMBER, SJP — Bupati Jember, Muhammad Fawait, menetapkan kawasan hutan dan perkebunan sebagai titik penanganan kemiskinan saat menjadi narasumber dalam forum Kompas.com Talks di Universitas Jember, Senin (13/4/2026).

Forum yang berlangsung di Gedung Soedjarwo tersebut dihadiri oleh para akademisi dan pemangku kepentingan. Diskusi ini mengulas persoalan kemiskinan di wilayah lahan produktif yang dinilai belum tertangani secara optimal hingga saat ini.

Politisi yang karib disapa Gus Fawait ini menyebutkan bahwa kemiskinan di Jember masih menjadi persoalan dalam satu dekade terakhir, meski angkanya menunjukkan tren penurunan. Ia menguraikan bahwa wilayah pinggiran hutan dan perkebunan kini menjadi fokus utama intervensi.

"Kemiskinan di kawasan pinggir hutan dan kebun menjadi tantangan utama hari ini," kata Fawait di sela-sela forum.

Ia menyampaikan target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2029 dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, keberadaan BUMN seperti PTPN dan Perhutani perlu diarahkan untuk mendukung upaya tersebut.

"Harapannya sama, zero kemiskinan ekstrem pada 2029, dan Jember sedang berikhtiar ke arah itu," ungkapnya.

Gus Fawait menilai potensi program hutan sosial dengan luasan puluhan ribu hektare dapat dimanfaatkan untuk menekan kemiskinan ekstrem.

"Jika dikelola tepat, hutan sosial bisa menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kategori miskin ekstrem merujuk pada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Ia memperkirakan puluhan ribu kepala keluarga berpotensi keluar dari kategori tersebut melalui intervensi yang tepat.

Gus Fawait juga mengulas perlunya distribusi lahan dan kesempatan kerja di kawasan perkebunan agar berpihak pada masyarakat sekitar.

"Prioritas harus diberikan kepada warga miskin ekstrem di sekitar hutan dan kebun," ucapnya.

Ia menilai lahan tidur milik perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi sektor informal, namun pemerintah daerah belum sepenuhnya dilibatkan dalam program kehutanan sosial.

"Kami berharap ada koordinasi kuat agar program tepat sasaran dan berbasis data," katanya.

Sementara itu, Guru Besar FEB Universitas Jember, Prof. Muhammad Zainuri, menilai persoalan utama terletak pada kurangnya kolaborasi antarpihak.

"Program sudah ada, tapi berjalan sendiri-sendiri tanpa koneksi," ujarnya.

Ia menguraikan pentingnya integrasi kebijakan, digitalisasi data, serta penerapan reward dan punishment agar program berjalan efektif. 

Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak bersifat karitatif semata, melainkan mendorong pemberdayaan berkelanjutan.

"Kolaborasi yang solid membuka peluang percepatan pengentasan kemiskinan di Jember dalam beberapa tahun ke depan," pungkasnya. (***)

Editor: Syaiful Aries