AS Desak Qatar Tutup Kantor Hamas di Doha usai Penolakan Gencatan Senjata

Suarajatimpost.com - Amerika Serikat (AS) telah menginformasikan kepada Qatar bahwa kehadiran utusan Hamas di ibu kota negara tersebut tidak lagi dapat diterima, setelah milisi Palestina itu kembali menolak proposal terbaru terkait gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Pernyataan itu disampaikan oleh seorang pejabat senior Gedung Putih kepada Reuters pada Jumat (8/11/2024).

Pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, menjelaskan, "Setelah menolak proposal berulang kali untuk membebaskan sandera, para pemimpinnya (Hamas) seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota mitra Amerika mana pun. Kami menjelaskan hal itu kepada Qatar setelah penolakan Hamas beberapa minggu lalu atas proposal pembebasan sandera lainnya."

Sebagai tindak lanjut, Qatar menghubungi para pemimpin Hamas sekitar 10 hari lalu terkait masalah ini. AS juga telah menghubungi Qatar mengenai waktu yang tepat untuk menutup kantor politik Hamas, memberi tahu Doha bahwa saatnya telah tiba setelah Hamas menolak proposal terakhir yang diajukan.

Namun, tiga pejabat Hamas membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa Qatar belum memberi tahu mereka bahwa kehadiran mereka di negara tersebut tidak lagi diperbolehkan.

Qatar, bersama AS dan Mesir, telah memainkan peran penting dalam upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Namun, hingga kini, pembicaraan tersebut belum membuahkan hasil.

Putaran terakhir pembicaraan yang berlangsung di Doha pada pertengahan Oktober 2024 gagal mencapai kesepakatan setelah Hamas menolak proposal gencatan senjata jangka pendek.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan konfirmasi dari Reuters.

Keterlibatan Qatar dengan Hamas bermula sejak 2012, ketika negara Teluk ini mulai menjadi tuan rumah bagi para pemimpin politik Hamas sebagai bagian dari kesepakatan dengan AS. Doha telah mendapat kritik, baik dari dalam AS maupun Israel, terkait hubungannya dengan kelompok militan tersebut.

Meskipun demikian, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, telah berulang kali menyatakan bahwa kantor Hamas di Doha ada untuk memfasilitasi negosiasi dan selama saluran komunikasi tersebut masih berguna, Qatar akan tetap mengizinkan kantor Hamas tetap beroperasi.

Sementara itu, negosiator dari badan intelijen Israel, Mossad, telah beberapa kali bertemu dengan mediator di Doha dalam upaya untuk mencari jalan keluar dari krisis, dengan pejabat pemerintah Qatar juga terlibat dalam pertemuan dengan para pemimpin Hamas di kantor politik tersebut.

Peningkatan tekanan AS terhadap Qatar datang setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas ke Israel, yang mengarah pada perubahan signifikan dalam kebijakan AS terhadap kelompok tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah memberi tahu pemimpin di Qatar dan negara-negara lain di kawasan itu bahwa hubungan dengan Hamas tidak dapat lagi dilanjutkan seperti biasa setelah serangan besar itu.

sumber: beritasatu.com 

Editor: Ali Wafa