APBN di Kediri Raya Lesu, Belanja Minim, Insentif Fiskal Masih Nihil
Berdasarkan data yang dihimpun, total penerimaan negara yang berhasil dibukukan mencapai Rp8.649,45 miliar. Angka tersebut terdiri dari sektor perpajakan sebesar Rp8.443,30 miliar yang mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 10,87%.
KEDIRI, SJP–Realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga akhir Mei 2026 tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini terjadi baik pada sektor penerimaan negara maupun penyerapan belanja.
Berdasarkan data yang dihimpun, total penerimaan negara yang berhasil dibukukan mencapai Rp8.649,45 miliar. Angka tersebut terdiri dari sektor perpajakan sebesar Rp8.443,30 miliar yang mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 10,87%.
Sebaliknya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru tumbuh positif atau ekspansi sebesar 2,39% dengan nilai Rp205,45 miliar.
Berikut adalah rincian capaian penerimaan pajak di berbagai wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Kediri Raya hingga Mei 2026:
KPP Pratama Kediri (Kota Kediri): Mengumpulkan Rp121,15 miliar atau 31,96% dari target tahun 2026. Sektor ini tumbuh positif sebesar 12,97% secara tahunan (Year on Year/YoY).
KPP Pratama Pare (Kab. Kediri & Kab. Nganjuk): Mengantongi Rp335,3 miliar atau 30,73% dari target, dengan pertumbuhan plus 25,74%.
KPP Pratama Tulungagung (Kab. Tulungagung & Kab. Trenggalek): Membukukan penerimaan Rp257,74 miliar (30,82% dari target). Rinciannya, Kabupaten Tulungagung menyumbang Rp216,52 miliar dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp40,2 miliar.
KPPBC TMC Kediri: Mencapai 30,70% dari target, yang berasal dari Bea Masuk sebesar Rp1,18 miliar (42,4%) dan Cukai sebesar Rp8.009,09 miliar (30,70%).
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja di wilayah Kediri Raya baru terserap sebesar 10,36% atau senilai Rp3.426,6 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp483,53 micro, Belanja Barang sebesar Rp218,53 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp29,23 miliar. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh UIN Syekh Wasil dilaporkan belum ada penyerapan sama sekali.
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, memaparkan rincian serapan anggaran berdasarkan wilayah administrasi.
"Dari sisi serapan wilayah, Kabupaten Trenggalek mencatat serapan tertinggi sebesar Rp170,53 miiliar (11,75%), disusul Kabupaten Kediri sebesar Rp231,92 miliar (11,24%), Kabupaten Nganjuk sebesar Rp195,11 miliar (10,36%), dan Kota Kediri sebesar Rp147,86 miiliar (10,15%)," ujar Moch. Izma Nur Choironi, Senin (29/06/2026).
Di sisi lain, anggaran Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan tipis sebesar 1,06% secara tahunan (YoY). Realisasi TKD ini meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp95,54 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.835,93 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp541,68 miliar. Untuk DAK Fisik, saat ini tercatat belum ada realisasi.
"Sedangkan Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah dengan prestasi kinerja tertentu belum ada realisasi dan Dana Desa sebesar 220,88 miliar," tambah Izma.
Meski kinerja umum APBN melambat, program dukungan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran modal usaha justru menunjukkan tren positif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kediri Raya mencapai Rp2.074,52 miliar, atau melonjak 16,88% secara nominal dibandingkan tahun lalu, meskipun jumlah debitur sedikit turun 1,37% menjadi 42.867 orang.
Peningkatan signifikan juga terlihat pada program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar pelaku usaha kecil.
"Sedangkan Penyaluran UMi menunjukkan ekspansi secara YoY, jumlah debitur sebesar 8.183 tumbuh sebesar 90,37% dengan nilai penyaluran sebesar Rp28,78 miliar ekspansi sebesar 81,28%," pungkas Izma. (**)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
