Ancaman Krisis Air Menguat, Pemkot Batu Dorong Integrasi Kebijakan dan Kearifan Lokal di Kawasan Hulu
Isu air di Kota Batu kini memasuki fase krusial yang membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Tanpa penguatan kebijakan, kesadaran masyarakat, dan dukungan ilmiah yang berjalan beriringan, risiko krisis air di masa depan akan semakin nyata. Kawasan hulu bukan lagi sekadar wilayah geografis, tetapi garis pertahanan utama bagi keberlangsungan hidup seluruh wilayah di bawahnya
KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu mulai menajamkan fokus pada keberlanjutan sumber air di kawasan hulu yang kian tertekan. Plt. Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan, persoalan air kini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
Diwawancarai pada Sabtu (25/4/2026), Heli Suyanto menegaskan wilayah hulu seperti Desa Bulukerto disebut memegang peran vital sebagai penyangga utama ketersediaan air bagi kawasan di bawahnya. Namun, tekanan terhadap lingkungan di kawasan tersebut terus meningkat, mulai dari perubahan tata guna lahan hingga berkurangnya daya dukung ekosistem.
“Masalah air bukan sekadar teknis, tapi menyangkut masa depan kehidupan dan pendekatan penanganan tidak bisa parsial. Pemerintah membutuhkan integrasi antara kebijakan, dukungan ilmiah dari akademisi, serta praktik kearifan lokal masyarakat dalam menjaga sumber air," urainya.
Menurutnya, tanpa sinergi tersebut, berbagai upaya konservasi akan sulit menghasilkan dampak jangka panjang dan mendorong agar pengetahuan dan riset terkait lingkungan tidak berhenti di ranah akademik, tetapi bisa diakses publik secara luas. Literasi ekologi dinilai menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif, terutama di kalangan generasi muda.
Di sisi lain, pemerintah desa di kawasan hulu menegaskan bahwa posisi geografis mereka membawa konsekuensi besar. Selain menikmati sumber daya alam, masyarakat juga memikul tanggung jawab menjaga keberlanjutannya.
"Tekanan terhadap sumber air tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu krisis yang lebih luas, mulai dari ketersediaan air bersih hingga stabilitas sosial dan ekonomi," imbuhnya.
Karena itu, perlindungan kawasan hulu dinilai harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
