183 Petugas Sensus Ekonomi Mulai Turun ke Lapangan, Pemkot Batu Siapkan Basis Data Baru untuk Pembangunan
Pemkot Batu menginginkan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan potret aktual perkembangan dunia usaha di daerah, sehingga kebijakan pembangunan, investasi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja dapat disusun secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Sebanyak 183 petugas sensus dilepas langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman untuk melakukan pendataan usaha di seluruh wilayah Kota Batu.
Diwawancarai pada Selasa (16/6/2026) ia menegaskan seluruh petugas yang diterjunkan merupakan warga Kota Batu yang sebelumnya telah mengikuti pembekalan dan pelatihan teknis dari BPS. Mereka akan melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha nonpertanian yang menjadi bagian penting dalam penyusunan data ekonomi daerah.
"Pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data. Menurutnya, Kota Batu sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM membutuhkan data yang akurat untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran," paparnya.
Ia menjelaskan, hasil pendataan nantinya akan menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi riil perekonomian daerah. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan statistik, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Kota Batu dalam beberapa tahun ke depan.
Menurutnya, keberadaan data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program yang lebih efektif, mulai dari penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
“Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mendorong pertumbuhan investasi, memperkuat pemberdayaan UMKM, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Cak Nur juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjaga profesionalisme selama bertugas. Selain itu, kualitas data yang dikumpulkan harus menjadi prioritas utama karena akan menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah pada masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa integritas petugas di lapangan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sensus.
Karena itu, seluruh proses pendataan harus dilakukan secara objektif, teliti, dan sesuai kondisi yang sebenarnya.
Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga diminta berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang dilaksanakan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia. Hasil sensus akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
