Warga Terdampak TPPI Tuban Gelar Aksi Tuntut Kompensasi Pasca Kebakaran
Ratusan warga Desa Remen dan Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Tuban, menggelar aksi di depan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menuntut kompensasi pasca-insiden kebakaran pompa yang memicu kepanikan. Mereka meminta kompensasi sembako Rp300 ribu per KK bagi sekitar 2.000 warga terdampak serta prioritas kerja bagi tenaga lokal.
TUBAN ,SJP – Ratusan warga dari Desa Remen dan Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Senin, (27/10/2025). Massa menuntut perusahaan memberikan kompensasi bagi ribuan warga yang terdampak insiden kebakaran pompa beberapa waktu lalu.
Koordinator aksi, Sutrisno, mengatakan, tuntutan utama warga ialah pemberian kompensasi berupa paket sembako senilai Rp300 ribu per kepala keluarga (KK). Warga menilai insiden tersebut telah menimbulkan dampak psikologis dan kesehatan bagi masyarakat sekitar, meski tidak ada korban jiwa.
“Anak-anak trauma melihat asap hitam dari flare. Beberapa warga juga sempat mengalami diare dua hari setelah kejadian,” ujar Sutrisno di lokasi aksi.
Dari data warga, jumlah penerima kompensasi yang diusulkan mencapai sekitar 2.000 KK, terdiri atas 1.200 KK di Desa Remen dan 780 KK di Desa Tasikharjo.
Selain kompensasi, warga juga menuntut prioritas tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Mereka menilai kesempatan kerja di lingkungan TPPI selama ini lebih banyak diberikan melalui Kilang Pertamina Internasional (KPI) sehingga warga sekitar kesulitan memperoleh akses pekerjaan.
“Kami hanya meminta ada skala prioritas, minimal dua persen untuk warga lokal,” tegas Sutrisno.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak agar fungsi humas TPPI diaktifkan kembali sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Mereka menilai selama ini komunikasi perusahaan terkesan tertutup dan tidak menampung aspirasi warga.
“Kami ingin humas aktif lagi. Selama ini masyarakat kesulitan menyampaikan keluhan,” tambahnya.
Warga menolak ajakan audiensi tertutup yang diajukan manajemen TPPI. Mereka meminta pertemuan dilakukan secara terbuka di balai desa agar hasilnya transparan dan diketahui publik.
“Kami tidak mau pertemuan tertutup karena bisa menimbulkan salah paham. Semua harus terbuka,” kata Sutrisno.
Selain persoalan sosial, massa juga menyoroti keamanan fasilitas pabrik yang dinilai sudah menua. Mereka khawatir kondisi itu berpotensi memicu insiden serupa.
“Pabrik ini sudah beroperasi sejak 2004. Banyak jalur pipa yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan warga, Area Manager CSR & Comrell TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, mengatakan, perusahaan telah beberapa kali bertemu dengan perwakilan masyarakat yang difasilitasi oleh Forkopimca dan BPBD Tuban. Menurutnya, dua tuntutan utama warga, yakni kompensasi dan prioritas tenaga kerja lokal, masih terus dibahas.
“Sejak pertemuan pertama hingga ketiga, dua hal itu yang selalu disampaikan warga,” kata Tinoto kepada wartawan.
Tinoto menambahkan, TPPI terbuka terhadap proses penyelesaian, namun mengusulkan adanya mediator independen agar hasil pembahasan lebih objektif.
“Kami berharap ada pihak ketiga yang bisa menilai tuntutan secara objektif,” ujarnya.
Terkait nominal kompensasi Rp300 ribu per KK, Tinoto menegaskan angka tersebut belum pernah disampaikan secara resmi kepada perusahaan. Ia menyebut perlu dilakukan kajian dan justifikasi teknis sebelum keputusan diambil.
Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa, TPPI telah melakukan evaluasi sistem keamanan operasional dan peningkatan standar keselamatan.
“Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti kemarin tidak terulang,” ujar Tinoto.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan area pabrik. Mereka berencana melanjutkan aksi hingga empat hari ke depan dan mengancam mendirikan tenda di dua pintu utama jika belum ada kesepakatan dengan pihak perusahaan. (**)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?

