Sungai Glintongan Dibersihkan, DPRD Probolinggo Ingatkan Penanganan Banjir Berkelanjutan
Penanganan pascabanjir di Sungai Glintongan mendapat apresiasi DPRD. Namun evaluasi menyeluruh, normalisasi sungai, serta edukasi masyarakat dinilai penting agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
PROBOLINGGO, SJP - Penanganan dampak banjir di Sungai Glintongan, Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, terus digencarkan hingga Selasa petang (13/1/2026).
Pembersihan difokuskan pada tumpukan sampah dan barongan bambu yang menghambat aliran sungai serta berpotensi menyebabkan banjir susulan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Oemar Sharief, menyampaikan, pembersihan dilakukan secara intensif dengan menggunakan alat berat dan melibatkan personel dari berbagai pihak.
"Pembersihan material sampah dan barongan bambu masih berlangsung. Kami telah mengerahkan satu unit excavator dan satu dump truk agar pekerjaan dapat selesai dengan cepat," ucap Oemar.
Selama proses pembersihan, diterapkan sistem buka tutup jalur di sekitar lokasi untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Sebanyak 25 personel telah ditempatkan di lokasi. Unsur yang terlibat antara lain BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan Gending, Polsek Gending, Pemerintah Desa Brumbungan Lor, serta warga masyarakat setempat.
Oemar menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penanganan pascabanjir.
"Kami juga mengingatkan warga untuk tetap waspada karena kondisi cuaca masih berpotensi terjadi hujan," katanya.
Ia berharap, setelah pembersihan selesai, aliran Sungai Glintongan dapat kembali normal dan risiko terjadinya banjir dapat ditekan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al Fatih, memberikan apresiasi atas gerak cepat yang dilakukan oleh BPBD dan seluruh pihak terkait.
Namun demikian, ia menegaskan, penanganan banjir tidak boleh hanya terbatas pada langkah-langkah darurat semata.
"Kami menghargai langkah cepat yang dilakukan di lapangan. Namun ke depannya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar banjir tidak terus terjadi berulang setiap musim hujan," ujar Al Fatih.
Menurutnya, penyumbatan sungai akibat sampah dan material bambu merupakan masalah klasik yang membutuhkan perhatian yang serius.
Komisi III DPRD, lanjut Al Fatih, akan mendorong peningkatan upaya pemeliharaan sungai serta penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Normalisasi sungai, pengawasan lingkungan, dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama. Jika tidak, maka penanganan banjir hanya akan bersifat sementara," tegasnya.
Ia juga meminta Kepada Dinas PUPR dan OPD teknis terkait untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan banjir sebagai dasar dalam menyusun program penanggulangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
"Kami sebagai anggota DPRD akan mengawasi kebijakan serta anggaran agar penanganan banjir dapat menjadi prioritas, demi menjamin keselamatan masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
