Satgas MBG Nganjuk Evaluasi Kelayakan SPPG Dekat Gudang Tembakau

NGANJUK, SJP–Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Nganjuk menyatakan akan melakukan peninjauan ulang terhadap kelayakan sarana dan prasarana (sarpras) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Loceret. 

Langkah tersebut diambil merespons laporan mengenai lokasi operasional yang dinilai berdekatan dengan gudang tembakau serta adanya kendala transparansi informasi di lapangan.

Program nasional penguatan gizi melalui pembentukan SPPG di Nganjuk kini menjadi perhatian serius. 

Evaluasi tertuju pada SPPG Yayasan Darul Falah Baron yang berlokasi di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. 

Fasilitas yang seharusnya steril untuk pengolahan bahan pangan tersebut diketahui berada di area belakang gudang tembakau, sebuah kondisi yang memicu kekhawatiran terkait risiko kontaminasi silang terhadap kualitas gizi makanan.

Wakil Satgas MBG Nganjuk, Yudhi Ernanto, menjelaskan bahwa proses penentuan titik lokasi operasional sepenuhnya merupakan ranah verifikasi Badan Gizi Nasional (BGN). 

Menurutnya, surat perintah operasional baru diterbitkan setelah tim verifikasi pusat menyatakan suatu lokasi layak digunakan.

"Penentuan titik tersebut kami tidak terlibat langsung karena sudah melalui proses verifikasi dari BGN sebelum surat perintah jalan diterbitkan. Pihak pusat yang menentukan kelayakan awal suatu lokasi," ujar Yudhi saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Meskipun kewenangan verifikasi awal berada di tingkat pusat, Yudhi menegaskan bahwa Satgas daerah akan menindaklanjuti temuan masyarakat sebagai bahan evaluasi teknis. 

Pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak untuk melihat secara langsung kondisi riil infrastruktur pendukung di lokasi tersebut.

Aspek yang akan diperiksa meliputi standar higienitas ruang pengolahan, ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta fasilitas penunjang lainnya yang wajib memenuhi standar keamanan pangan nasional. 

Satgas berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis di lapangan sejalan dengan visi penguatan gizi masyarakat tanpa risiko kesehatan.

"Kami akan melihat langsung bagaimana kondisi sarprasnya, termasuk sistem pembuangan limbah dan fasilitas lainnya. Masukan ini sangat penting bagi kami untuk memastikan program berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ketat," tambah Yudhi.

Di sisi lain, operasional SPPG di Loceret juga sempat menuai hambatan komunikasi saat awak media mencoba melakukan konfirmasi mengenai mekanisme penyaluran gizi. 

Petugas di lokasi menolak memberikan akses informasi dengan alasan administratif, yakni keharusan adanya surat tugas resmi dan prosedur birokrasi yang panjang. 

Petugas mengarahkan agar seluruh informasi terkait kebijakan dan operasional dikonfirmasi langsung ke kantor yayasan pusat di wilayah Baron atau melalui Kepala SPPG terkait. (*) 

Editor: Syaiful Aries