Ruang Kelas SDN Banyuputih 1 Ambruk, Dinas Pendidikan Bondowoso Ajukan Revitalisasi ke Pemerintah Pusat

BONDOWOSO, SJP – Malam itu sunyi di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin. Tak ada aktivitas belajar, tak ada suara riuh anak-anak. Namun justru di waktu itulah, sebuah ruang kelas di SDN Banyuputih 1 ambruk pada 23 April 2026. 

Atap yang selama ini menaungi proses belajar puluhan siswa, runtuh begitu saja, meninggalkan puing, sekaligus menjadi potret nyata rapuhnya infrastruktur pendidikan di pelosok Bondowoso.

Beruntung, peristiwa itu terjadi saat malam hari. Tak ada korban jiwa. Namun ketika pagi datang, yang tersisa bukan hanya reruntuhan kayu dan genteng, melainkan juga kegelisahan. Ruang yang biasanya dipenuhi tawa dan semangat belajar, kini tak lagi bisa digunakan.

Menurut Kepala Desa Banyuputih, Ahmad Syahid, kondisi bangunan memang sudah lama mengkhawatirkan. Kayu penyangga atap diduga telah lapuk dimakan usia. Ironisnya, upaya perbaikan sudah pernah diajukan, namun tak kunjung terealisasi.

"Itu sebenarnya sudah diajukan berapa tahun ya mungkin tiga tahun lalu (perbaikan, red)," jelasnya dikonfirmasi pada Senin (27/4/2026) kemarin.

Kini, puluhan siswa kelas III harus beradaptasi. Mereka dipindahkan ke ruang lain, berbagi tempat dengan kelas berbeda, demi tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di tengah keterbatasan ruang dan fasilitas, proses pendidikan tetap berjalan, meski jauh dari kata ideal.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, membenarkan kejadian tersebut. Ia memastikan langkah darurat telah dilakukan agar kegiatan belajar tidak terhenti.

"Rescue penyelamatan sudah kita lakukan, seperti memindah tempat belajar," jelasnya, Selasa (28/4/2026) usai pembukan pekan pendidikan Bondowoso Berkah di salah satu Hall Supermarket.

Namun, persoalan tak berhenti pada pemindahan ruang belajar. Kerusakan yang cukup parah membuat kebutuhan anggaran membengkak. Satu ruang kelas di SDN Banyuputih 1 diperkirakan memerlukan biaya hingga Rp800 juta untuk perbaikan total.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama. Pemerintah daerah belum bisa bergerak cepat karena skema perbaikan kini bergantung pada program revitalisasi dari pemerintah pusat. Jika tidak lolos, barulah alternatif melalui APBD dipertimbangkan.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Sepanjang 2026, tercatat sudah ada 12 sekolah di Bondowoso yang mengalami kerusakan hingga ambruk. Di Kecamatan Wringin saja, kondisi serupa terjadi di SDN Banyuwulu 4, SDN Banyuwulu 2, dan SDN Banyuputih 1.

"Sampai sekarang sudah ada 12 di Bondowoso yang ambruk," jelasnya.

Di balik angka-angka itu, ada cerita tentang anak-anak yang tetap berangkat sekolah meski harus belajar di ruang sempit, berbagi bangku, atau bahkan khawatir dengan kondisi bangunan. Ada guru-guru yang berupaya menjaga semangat belajar tetap hidup, meski fasilitas jauh dari memadai.

Bagi mereka, sekolah bukan sekadar bangunan. Ia adalah harapan. Namun ketika dinding retak dan atap runtuh, harapan itu diuji, seberapa kuat bisa bertahan di tengah keterbatasan yang belum juga terjawab.

"Kalau di Banyuputih itu karena cukup besar, ya lumayan lah. Bisa mungkin sampai Rp800 juta," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi menegaskan jika Pemkab Bondowoso melalui Dinas Pendidikan terus berupaya dengan segala cara untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak.

“Segala cara akan kita lakukan. Alhamdulillah teman-teman Dinas Pendidikan sudah mengajukan revitalisasi juga ke Kementerian. Ya, semua ikhtiar kita lakukan. Dari APBD sesuai dengan kemampuan anggaran kita, tentu ada skala prioritas,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, juga menyoroti pentingnya perencanaan berbasis data melalui sistem Dapodik. Ia menegaskan, usulan perbaikan sarana pendidikan tidak akan terealisasi jika tidak tercatat dalam sistem tersebut.

“Separah apa pun kondisi sekolah, kalau tidak masuk di Dapodik, tidak akan diproses. Karena sistem sudah terkunci tiap tahun, biasanya di bulan Agustus,” jelasnya.

"Dengan kondisi tersebut, Komisi IV berharap seluruh pihak, terutama sekolah dan Dinas Pendidikan, lebih cermat dalam perencanaan dan aktif dalam memastikan usulan masuk dalam sistem agar kebutuhan riil di lapangan dapat terakomodasi," pungkasnya.  (*)

Editor : Rizqi Ardian