Ribuan Buruh Tembakau Ancam Unjuk Rasa Lagi jika Kemenkes Tidak Libatkan Mereka dalam Rancangan Regulasi

Suarajatimpost.com - Ribuan buruh tembakau mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jika mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan rancangan peraturan menteri kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan ini mendorong penggunaan kemasan rokok polos tanpa merek, yang ditolak keras oleh berbagai pihak, termasuk ratusan ribu buruh.

Agus Purnomo, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Kudus, menilai bahwa aturan tersebut dapat meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri hasil tembakau di Indonesia. Ia meminta pemerintah untuk mencabut PP 28/2024 dan membatalkan RPMK tersebut. 

"Sudah banyak yang di-PHK pada hari ini, jangan sampai kalian buat regulasi yang memberatkan kita. Tolong perhatikan kami, kami juga memiliki hak, jangan sampai pekerjaan kami dihilangkan yang digunakan untuk menghidupi diri kami," ujar Agus dalam orasinya di hadapan ribuan demonstran di depan Kemenkes baru-baru ini.

Agus menegaskan bahwa jika PP 28/2024 dan RPMK tetap dijalankan tanpa melibatkan buruh tembakau dan pihak terkait dalam industri, unjuk rasa yang lebih besar akan diadakan. 

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Andreas Hua, juga menyampaikan pandangannya. Ia mengingatkan Kemenkes untuk tidak bersikap egois dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada tenaga kerja di sektor tembakau. 

"Saya hanya ingin menegaskan bahwa jangan memikirkan ego diri sendiri, perhatikan juga faktor ketenagakerjaan dan industri, karena kami hidup dari industri. Uangnya mau, tapi rokoknya tidak," tegasnya.

Andreas menambahkan bahwa jika tuntutan buruh tidak diperhatikan, mereka akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar. (**)

sumber: investor.id

Editor: Ali Wafa