Ratusan Guru Wadul ke DPRD Bojonegoro Tuntut Kejelasan Nasib

Kabupaten Bojonegoro, SJP- Sekitar 200 lebih tenaga pendidik gabungan dari guru Pos PAUD, PAUD, TK, SD, hingga SMP yang berstatus non ASN don non sertifikasi pendidik (serdik) datangi gedung Wakil Rakyat setempat pada Kamis (18/1/2024).

Mayoritas tenaga pendidik yang datang ke DPRD Kabupaten Bojonegoro itu adalah mereka yang pada tahun 2023 lalu telah mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3k) dan telah lolos passing grade (P) namun tidak terakomodir.

Suwati, salah satu guru tidak tetap (GTT) pada lembaga di Kecamatan Kepohbaru mengatakan, mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar membuka formasi P3K Guru P4 umum sebanyak-banyaknya di tahun 2024.

Dengan catatan memprioritaskan peserta yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro," ucapnya, Kamis (18/1/2024).

Para guru honorer juga meminta agar mereka yang notabene sudah lulus passing grade saat seleksi 2023 mendapat prioritas tanpa tes dan langsung penempatan di lembaga negeri atau swasta untuk penerimaan P3K guru tahun 2024 nanti.

Tuntutan terakhir yang mereka bawa yakni, Pemkab Bojonegoro diminta menuntaskan status P pada tes P3K guru tahun 2023 yang terdaftar di Dapodik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebelum membuka pelamar umum tahun 2024.

"Kami harap putra daerah yang menjadi prioritas penuntasan status kelak," tandas Suwati.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto yang turut menyambut para tenaga pendidik non ASN mengatakan, para guru honorer ini masih merasa di-anak tirikan oleh pemerintah, sebab dalam memperhatikan kesejahteraan, fokus pemerintah masih hanya kepada guru di bawah naungan Dinas Pendidikan saja.

"Sementara untuk nasib guru yayasan atau swasta sampai detik ini masih belum seperti yang kita semua harapkan," kata Sukur Priyanto.

Kenyataan di lapangan, masih banyak diantara mereka yang mendapat honor mengajar dalam sebulan hanya sebesar Rp50 sampai Rp300 ribu saja.

Kondisi tersebut menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah, terutama Pemkab Bojonegoro.

Sebab para guru honorer ini juga turut andil dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam hal ini putra-putri kota penghasil minyak bumi melimpah itu.

"Mana mungkin mereka (guru) dapat mengajar dengan baik, sedangkan honor yang didapat hanya segitu," tandasnya.

Ia katakan ini bukan persoalan swasta atau negeri, akan tetapi bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kepedulian terhadap nasib dan kesejahteraan para guru yang jasanya sangat besar bagi perkembangan negara, khususnya Bojonegoro.

"Ini bukan soal swasta atau negeri, tapi bagaimana perhatian pemerintah pada nasib guru," tegasnya.

Pihaknya berjanji akan mendorong pemerintah daerah hingga pusat agar apa yang menjadi harapan para guru honorer dapat segera terwujud. (*)

editor: trisukma