Pilkada Surabaya 2024: Kemenangan Eri-Armuji di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

SURABAYA, SJP - Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kota untuk Pilkada 2024 di Surabaya, akhirnya rampung pada Kamis, 4 Desember 2024 kemarin. Proses yang berlangsung selama tiga hari sejak 2 Desember ini menjadi puncak dari rangkaian pesta demokrasi di Kota Pahlawan.

Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mencatat total suara masuk mencapai 1.252.973 dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.229.244. Dari jumlah tersebut, 980.380 suara dinyatakan sah untuk pasangan Eri Cahyadi-Armudji yang merupakan calon tunggal, sementara kotak kosong memperoleh 224.340 suara sah. Sisanya, 48.253 suara dinyatakan tidak sah.

Namun, di balik tuntasnya penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Surabaya, muncul perhatian besar terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang hanya di angka 58-60 persen. Angka ini menunjukkan KPU Surabaya lagi-lagi gagal mencapai target tingkat Partisipasi Pemilih (Parpas) yang mereka targetkan, yakni sebesar 75 persen untuk Pilkada 2024.

Sebelumnya, Anggota KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bakron Hadi mengatakan bahwa kegagalan pencapaian target tersebut diakibatkan beberapa faktor seperti Kota Surabaya yang sudah mulai diguyur hujan, hingga pengurangan jumlah TPS.

"Karena hujan, dan jumlah TPS juga lebih sedikit dari saat Pileg dan Pilpres," ujar Bakron, Sabtu (30/12/2024) lalu. 

Menyelisik Tren Partisipasi Pemilih Pilkada Surabaya dari 2015 hingga 2024

Rendahnya partisipasi pemilih sebenarnya bukan fenomena baru di Surabaya. Jika dilihat pada Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2015 yang dimenangkan oleh pasangan Risma-Whisnu, menurut Keputusan KPU Kota Surabaya No: 67/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, menunjukkan DPT sebesar 2.034.307 pemilih, tercatat 1.052.041 suara yang masuk.

Dari angka tersebut, 1.034.411 suara sah, sementara 17.630 suara tidak sah. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 59 persen, angka yang juga gagal memenuhi target kala itu.

Lima tahun kemudian, Pilwali 2020 yang dimenangkan oleh pasangan Eri-Armuji, dalam Keputusan KPU Kota Surabaya No: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 mencatat peningkatan jumlah DPT menjadi 2.089.027, namun hanya 1.098.469 suara yang masuk.

Dari jumlah tersebut, 1.049.334 suara sah, sementara 49.135 suara tidak sah. Tingkat partisipasi justru anjlok ke angka 52,35 persen.

Melihat angka-angka ini, Pilwali 2024 memang menunjukkan tren positif karena terjadi peningkatan partisipasi dibandingkan tahun 2015 maupun 2020, kendati demikian, masih gagal mencapai target yang ditentukan oleh KPU Kota Surabaya.

Pandangan Pengamat: Refleksi Skeptisisme Publik

Menurut pengamat politik Universitas Airlangga (UNAIR), Irfa’i Afham, rendahnya partisipasi pemilih mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap mekanisme elektoral. Irfa'i marasa hal utama yang masyarakat saat ini menilai politik tidak begitu berdampak pada kehidupan mereka.

"Karena itu banyak masyarakat yang mungkin malah melakukan hal lain di hari H pencoblosan," ungkap Irfa'i, Kamis (5/12/2024).

Selain itu, Irfa'i menyebut bahwa masalah-masalah yang tidak terselesaikan dari setiap Walikota, maupun Bupati ataupun Presiden sebelumnya juga menurunkan minat masyarakat untuk memberi hak suaranya ke calon pemimpin berikutnya.

"Misal kemiskinan, pemerataan pendapatan, biaya hidup yang terus naik, transportasi modern yang tidak terencana dan terintegrasi dengan baik, masalah sosial misalnya keamanan kota, banjir dan parkir liar, dsb. membuat masyarakat yang semakin rasional justru melihat kepemimpinan silih berganti tidak memberikan manfaat besar," beber Irfa'i.

Generasi muda, sebagai mayoritas pemilih di Pilkada 2024, dinilai memiliki peran besar dalam membentuk wajah demokrasi Indonesia. Namun, Irfa'i menyebut bahwa mereka juga menjadi kelompok yang sulit dijangkau oleh pendekatan politik tradisional. 

"Generasi muda butuh rasa keterlibatan yang nyata dalam isu-isu politik yang relevan bagi mereka. Tanpa itu, sulit membangkitkan antusiasme mereka untuk berpartisipasi," jelas Irfa’i.

Secara keseluruhan, Irfa'i menyoroti bahwa rendahnya parpas ini dapat berdampak pada legitimasi pemimpin terpilih. Calon yang menang tidak hanya harus menghadapi tantangan kebijakan, tetapi juga skeptisisme publik terhadap keabsahan proses demokrasi itu sendiri.

"Ketika tingkat kepercayaan publik rendah, kebijakan yang dihasilkan pun rentan tidak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat," imbuhnya.

Hal tersebut tercermin dalam hasil Pilwali Surabaya 2024, pasangan Eri-Armuji yang kembali terpilih dengan perolehan suara 980.380 (83,98%). Meski terlihat menang telak, kotak kosong yang meraih 224.340 suara (16,02%) menunjukkan perolehan suara yang signifikan, terlebih jika total suara tersebut ditambahkan dengan hak suara yang tidak digunakan alias golongan putih (golput).

Dengan catatan ini, demokrasi Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem elektoral. Mulai dari transparansi dalam proses pemilihan, pendidikan politik yang inklusif, hingga reformasi di internal partai politik.

"Sama halnya dengan negara-negara maju yang demokrasinya lebih mapan, rasionalitas masyarakat akan mendorong ketidakpercayaan mereka pada proses kontestasi dan hasilnya kepada kemutusan golput. Kondisi ini tidak membuat mereka tidak paham politik, justru karena mereka paham politik yang melahirkan keraguan yang bisa saja terus naik," tegas Irfa'i.

Atas fenomena ini, Irfa'i berharap untuk politik yang lebih demokratis di masa depan. Baginya, perlu ada mekanisme atau strategi politik yang membuat aparat, khususnya Kepolisian untuk terus independen dan tidak mengintervensi politik praktis sampai ke akar rumput untuk kepentingan jangka pendek. 

Di sisi lain, KPU dan Bawaslu perlu terus berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dan elemen masyarakat sipil perlu terlibat dalam mekanisme demokratis yang aktif. 

"Demokrasi harus dimulai dari partai-partai politik dan mereka harus berfokus pada kaderisasi politik, sehingga tidak ada lagi kandidat-kandidat kepala daerah di Indonesia yang terpilih karena kepentingan transaksional ataupun rasa terima kasih elite yang lebih tinggi, khususnya dari pusat," pungkas Irfa'i.

Pilkada Surabaya 2024 menjadi refleksi penting bagi semua pihak. Angka partisipasi yang stagnan menunjukkan adanya pekerjaan rumah besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Tanpa upaya serius untuk mereformasi sistem dan memberikan hasil nyata bagi rakyat, skeptisisme publik akan terus menjadi bayang-bayang gelap bagi proses demokrasi Indonesia. (*)

Editor : Rizqi Ardian