Pemerintah Pertimbangkan Perubahan Skema Subsidi BBM Menjadi BLT

Suarajatimpost.com - Pemerintah tengah merencanakan perubahan dalam skema penyaluran subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM). Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah mengganti subsidi BBM berbasis produk dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Setelah 10 hari dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan direktur utama badan usaha energi untuk membahas rencana perubahan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ada dua opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah sebagai pengganti subsidi BBM, salah satunya adalah pemberian BLT.

Subsidi BBM untuk Masyarakat Miskin

Bahlil menjelaskan bahwa peralihan ini merupakan langkah untuk membenahi sistem subsidi energi yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas. "Banyak orang kaya yang memiliki mobil mewah masih menikmati BBM subsidi, seperti Pertalite. Pembenahan perlu dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran," katanya, Jumat (1/11/2024).

Keputusan final mengenai perubahan skema subsidi BBM dan listrik diharapkan dapat diambil dalam waktu dekat. "Kami berharap, dalam satu minggu ke depan, sudah ada formula yang tepat untuk disampaikan kepada Presiden," tambah Bahlil, usai rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, PT PLN, dan PT Pertamina.

BLT Sebagai Salah Satu Opsi

Bahlil mengungkapkan bahwa perubahan skema subsidi ini sangat penting untuk memastikan subsidi sampai kepada kalangan yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat miskin. "BLT adalah salah satu opsi, dan kemungkinan besar ini akan menjadi pilihan yang lebih mengerucut," jelasnya.

Namun, pertanyaan besar muncul mengenai apakah kebijakan ini akan efektif dan tidak malah menyengsarakan rakyat. Ronny P. Sasmita, analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), berpendapat bahwa perubahan dari subsidi BBM berbasis harga barang ke BLT mengandung dua kebijakan besar.

Dampak Pencabutan Subsidi

Menurut Ronny, jika subsidi BBM dihapus, harga BBM akan mengikuti harga pasar, yang berpotensi membuat biaya bahan bakar semakin mahal. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi energi akan dialihkan untuk membiayai BLT. Namun, secara historis, anggaran untuk BLT cenderung lebih kecil dibandingkan dengan subsidi BBM, karena BLT lebih terarah dan hanya diberikan kepada kalangan yang dianggap layak.

"Jadi, apakah peralihan ke BLT ini tepat atau tidak, tergantung sudut pandang. Bagi pemerintah yang sedang membutuhkan banyak tambahan anggaran, tentu kebijakan BLT jauh lebih tepat, karena anggarannya bisa lebih kecil ketimbang pemberian subsidi energi, baik BBM maupun listrik," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/11).

Berdasarkan perhitungannya, BLT yang diberikan untuk subsidi BBM diperkirakan sekitar Rp180.000 hingga Rp250.000 per bulan per orang, dengan asumsi harga BBM naik dan berdampak pada pengeluaran masyarakat. Misalnya, bagi pengendara ojek online yang menghabiskan dua liter per hari, mereka akan menambah beban pengeluaran sekitar Rp6.000 per hari, yang jika dihitung selama sebulan menjadi sekitar Rp180.000.

Tantangan dalam Penyaluran BLT

Selain perhitungan nominal BLT, Ronny juga menyoroti tantangan dalam penyaluran bantuan ini. Ia menilai bahwa keakuratan data penerima BLT sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selama ini, data yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintah seringkali berbeda, yang bisa menimbulkan ketidaksesuaian dalam penyaluran subsidi.

Sementara itu, penyaluran BLT secara tunai atau nontunai akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital pemerintah. "Hal ini juga harus dibuat terang benderang. Semuanya lagi-lagi kembali kepada data, lalu kepada kesiapan infrastruktur keuangan jika memang bentuknya tidak tunai. Artinya, akan ada pekerjaan tambahan bagi pemerintah untuk menyiapkan itu semua," ujarnya.

Ronny menambahkan, jika perubahan skema subsidi ini berjalan tanpa persiapan matang, bisa jadi kebijakan ini hanya menjadi formalitas tanpa dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. "Intinya, pencabutan subsidi BBM berisiko memicu kenaikan harga, dan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, BLT bisa menjadi kebijakan basa-basi yang hanya menambah beban masyarakat," pungkasnya. (**)

sumber: dari berbagai sumber

Editor: Ali Wafa